Buruh geruduk Istana. (Indonews.id/Luska)
Jakarta, INDONEWS.ID - Usai sholat Jumat, ribuan buruh secara bergelombang turun ke jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Negara dan Balaikota Jakarta, Jumat (10/11/2017)
Ribuan bruruh tersebut ingin mengampanyekan kenaikan upah "sebesar USD 50 pada 2018 dalam rangka Hari Buruh International 2017.
Dari pantauan Indonews.id, mereka sejak pagi sudah berkumpul di sekitar bundaran patung kuda dan jalan kaki sambil berorasi ke Istana Presiden.
Ditemui dilokasi unjuk rasa, Kepala Serikat Buruh Said Iqbal mengatakan, kampanye kenaikan upah tersebut disuarakan karena upah murah tidak lagi relevan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli menurun dan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diberbagai sektor.
"Dalam tiga bulan terakhir setidaknya 50 ribu pekerja diberbagai sektor di Indonesia mengalami PHK," kata Said.
Menurut Said, kenaikan upah sebesar USD 50 atau setara Rp 650 ribu tersebut dilakukan agar upah pekerja menjadi layak.
"Dengan begitu, daya beli buruh semakin meningkat yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi," imbuhnya lagi.
Selain mengampanyekan kenaikan upah 2018, aksi tersebut juga menuntut dicabutnya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
"Padahal janjinya PP 78/2015 untuk mencegah tidak ada PHK, tetapi buktinya, gelombang PHK terus terjadi," tambah dia.
Dalam kesempatan itu juga, Said mengkritisi layanan jaminan kesehatan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi warga miskin.
"Kami minta pemerintah menaikkan anggaran kesehatan agar rumah sakit dan klinik swasta mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menerangkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan 15 ribu personel mengamankan aksi buruh yang akan dilaksanakan pada Jum’at (10/11/2017)
"Jadi kesiapan pengamanan aksi buruh ada di sasarannya di istana, kami sudah membuat pengamanan dan kami sudah ada sekitar 15 ribu lebih personel baik dari Polda maupun Mabes Polri," jelas Kobes Pol Argo Yuwono di Jakarta.
Pengamanan bertujuan supaya aksi yang berlangsung aman dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat.(Lka)