Nasional

Buntut Penyanderaan Warga, DPR RI Minta TNI Bertindak Tegas

Oleh : hendro - Sabtu, 11/11/2017 12:12 WIB

Ilustrasi gedung DPR/MPR (ist)

Jakarta, INDONEWS.ID-Terkait adanya penyanderaan 1300 warga oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Tembagapura, Komisi I DPR RI meminta TNI Bertindak tegas dan melakukan pembebasan.

Menurut Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis almasyhari, penyanderaan ribuan warga yang dilalkukan OPM dinlai sudah menciderai kedaulatan NKRI. 

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini menciderai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan pers, Sabtu (11/11/2017). 

Menurut Abdul Kharis,  TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut. Sehingga publik yakin dari analisis situasi dan kondisi di lapangan diperlukan untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu tidak melupakan koordinasi dengan Kepolisian. 

"Kita inginkan semua dilakukan terukur dan cegah jangan sampai sandera terluka apalagi sampai ada yang terbunuh," imbuh Kharis.

Kharis yang merupakan anggota legislatif dari Solo ini juga melihat bahwa upaya persuasif memang harus dilakukan apalagi menyangkut keselamatan warga yang disandera, namun upaya represif juga harus disiapkan.

"Saya setuju dengan langkah tegas yang akan diambil TNI dan Polri, tapi jangan lupa kita juga harus memangkas jaringan pemasok senjata dan amunisi yang selama ini mengambil keuntungan dari situasi konflik di Papua,” katanya.(hdr)
 

Artikel Terkait