Indonesia Inisiasi Kerjasama Antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau

Jakarta, INDONEWS.ID - Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah mengalami dampak perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah hancurnya 11 jembatan, lebih dari 300 rumah tenggelam dan dua desa di pesisir pantai Demak hilang karena naiknya permukaan laut. Kondisi serupa juga dialami masyarakat yang tinggal di wilayah utara Jakarta. Dua juta penduduk terdampak oleh banjir rob yang terus-menerus terjadi. 

Efek ini dialami pula oleh negara-negara kepulauan dan negara pulau lainnya. Negara kepulauan dan negara pulau baik besar maupun kecil memiliki risiko yang sama terhadap dampak perubahan iklim. Umumnya negara-negara ini memiliki wilayah daratan yang sempit dengan sumberdaya alam yang sedikit sehingga mereka sangat tergantung pada komoditas yang homogen.

Dengan kenyataan ini, pemerintah Indonesia  merasa perlu menjalin kerjasama antarnegara kepulauan dan negara pulau. Melalui Kemenko Bidang Kemaritiman, pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau secara global. 

Inisiatif itu diimplementasikan dalam bentuk pertemuan tingkat pejabat tinggi di Jakarta, Selasa (21/11/2017).

“Kita meluncurkan inisiatif dimana negara kepulauan dan negara pulau duduk bersama untuk mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno. 

Havas mengatakan, pembentukan forum tersebut  bertujuan untuk berbagi pengalaman dan informasi demi mengatasi ancaman yang sama. "Selain menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, forum ini juga  dibentuk untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, mendorong kerjasama bisnis, dan solusi pembiayaan  bagi proyek-proyek penanganan efek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan  berkelanjutan,” tambahnya.

Menyinggung adanya forum serupa, Havas mengatakan levelnya masih di lingkup kawasan. “Di lingkup kawasan, sudah ada dua forum negara kepulauan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan bersama. Forum itu antara lain the Pasific Small Island Developing State (PSIDS) dan the Carribean Community,” jelas mantan Dubes RI untuk Belgia itu.

Namun demikian, menurutnya, pada tataran global, forum yang dapat menjadi rujukan kerjasama teknis maupun pembiayaan penanganan efek perubahan iklim belum ada. 

Hal ini ditandai juga dengan minimnya instrumen internasional yang mengatur mitigasi perubahan iklim seperti dokumen kesepakatan paris Paris Agreement.

Terkait hal itu, menurut Havas, pada saat konferensi para pihak (Confrence of the Parties) 23, negara kepulauan dan negara pulau sepakat untuk memperjuangkan masalah kelautan dalam mitigasi perubahan iklim di dokumen Paris Agreement.  

Sejalan dengan itu, pemerintah membentuk forum Negara kepulauan bekerjasama dengan United Nations Development Program (UNDP). “Kita berharap ada kerjasama konkret misalnya dalam bentuk pelatihan maupun trust fund untuk penanganan dampak perubahan iklim,” ujar Havas. 

Pada pertemuan persiapan konferensi AIS (Archipelagic and Island States) di Jakarta, ada 18 negara di kawasan Asia Pasifik yang hadir, antara lain Jepang, Singapura, Papua Nugini, Fiji, Kuba, Seychelles, dll. Sedangkan  UNDP diwakili oleh  Country Director Indonesia Christophe Bahuet.         

Setelah pembukaan kegiatan, para anggota delegasi diajak berkunjung ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidros AL), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di lembaga-lembaga tersebut, para delegasi diajak mengunjungi pusat deteksi dini tsunami, pemodelan iklim, cuaca, pemetaan navigasi laut dan hasil-hasil penelitian di bidang oseanografi. 

Rencananya, Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat menteri Archipelagic and Island States Forum/AIS pada 4-8 Oktober 2018. (Very)