Bisnis

Rizal Ramli Tawarkan Solusi Memompa Daya Beli Masyarakat

Oleh : very - Jum'at, 24/11/2017 12:37 WIB

Ekonom Senior Rizal Ramli (istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) baru-baru ini telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% di tahun ini. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi Oktober lalu yang sebesar 5,2%.

Kondisi ini diperparah dengan daya beli masyarakat yang mengalami perlambatan. Para ekonom dan pelaku industri berpandangan bahwa penurunan daya beli masyarakat telah benar-benar terjadi. Mereka menolak pandangan bahwa yang terjadi saat ini bukan penurunan daya beli masyarakat tapi sekadar tren peralihan konsumsi dari belanja kebutuhan non leisure menjadi belanja yang mengisi kegiatan waktu luang atau (leisure activities).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengakui saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli masyarakat. Pasalnya terbukti banyak toko ritel gulung tikar lantaran ditinggalkan pelanggan.

Rizal Ramli menuding ekonomi Neoliberal ala Bank Dunia yang dicerminkan dengan kebjakan super konservatif yang ditempuh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini menjadi biang keladi pelemahan daya beli masyarakat saat ini.

"Kalau kebijakan ekonomi super konservatif, otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun, dan daya beli akan anjlok," kata Rizal Ramli di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Rizal melihat kebijakan perekomonian sekarang yang super konservatif adalah upaya pengetatan kebijakan moneter dan fiskal oleh Sri Mulyani seperti pengetatan anggaran. "Setiap kebijakan pengetatan  (austerity) pasti akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,`` ujarnya. 

Muncul tudingan bahwa pelemahan daya beli masyarakat disebabkan oleh besarnya anggaran yang tersedot ke pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo. Menanggapi hal itu, Rizal mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur justru mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Namun bukan menjadi yang utama.

Rizal mengatakan, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dari 5 persen ke 6,5 persen dalam sisa waktu kurang lebih 2 tahun pemerintahan Jokowi masih sangat mungkin dilakukan. Asalkan, katanya, kebijakan yang diambil tidak menggunakan pakem ekonomi neoliberal ala Bank Dunia. 

Sala satu cara menggenjot pertumbuhan ekonomi itu, menurut Rizal, yaitu dengan memompa perekonomian. Namun hal itu tidak dilakukan dengan anggaran, tetapi dengan skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO). Selain itu, dipompa juga dengan revaluasi asset, dan sekuritisasi asset, sehingga ada mesin pertumbuhan lain di luar APBN, terutama di Pulau Jawa. 

Solusi lain memompa daya beli masyarakat, kata Rizal, yaitu dengan mengubah sistem impor yang selama ini memakai sistem kuota, diubah dengan skema tarif. “Jadi siapa bisa impor asalkan menggunakan tariff guna melindungi industri dalam negeri. Selain itu juga dengan menggenjot laju kredit yang hanya tumbuh 10 persen saat ini menjadi 15-17 persen,” ujarnya.

Rizal mengatakan, pemerintah dituntut untuk melakukan pelonggaran, terutama dalam bidang fiskal. Dengan memberikan kelonggaran, dia meyakini dunia usaha akan lebih bergairah dan hasilnya ekonomi akan terus bergerak sehingga bisa memompa daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga harus memberi kemudahan-kemudahan dalam bidang investasi. Insentif menarik juga diperlukan sebagai stimulan sehingga pertumbuhan kredit akan meningkat.

Rizal mengharapkan kebijakan ekonomi super konservatif harus diubah. Pemerintah diminta melonggarkan berbagai regulasi dan membatasi pengetatan hanya untuk efisiensi. Dengan itu, dia optimistis daya beli masyarakat akan terus tumbuh dan ekonomi akan bergerak seperti semula. (Very)

Artikel Terkait