Pojok Istana

Presiden Jokowi Terima Surat Permohonan Izin Khofifah Ikut di Pilgub Jatim

Oleh : very - Rabu, 29/11/2017 09:11 WIB

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri sarasehan yang digelar DPD-RI, di gedung Nusantara IV DPR Jakarta, Jumat (17/11) pagi. (Foto: Setkab.go.id)

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo mengatakan sudah menerima dan membaca surat Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terkait permohonan arahan untuk mengikuti Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 mendatang. Permohonan itu menyusul dukungan partai politik yang diberikan kepada Khofifah untuk maju di pilkada tersebut.

"Ya suratnya kemarin sudah sampai ke meja saya. Sudah saya baca," kata Presiden Jokowi usai Upacara HUT Ke-46 Korpri di Lapangan Monas Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Presiden menyebutkan dirinya harus bertemu dengan Khofifah untuk membahas surat tersebut.

"Mungkin kalau enggak hari ini atau besok saya minta untuk ketemu," kata Jokowi didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menpan RB Asman Abnur.

Terkait isi pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan belum bisa menyampaikannya. "Belum ketemu saya belum bisa ngomong. Selesai ketemu, baru saya sampaikan," katanya.

Ketika ditanya apakah Khofifah harus mundur dari Mensos, Presiden juga mengatakan belum bisa menyampaikannya karena belum bertemu.

"Ketemu dulu, suratnya ada, ketemu, berbicara baru saya memutuskan, baru bisa ngomong," katanya.

Presiden menyebutkan isi surat dari Khofifah adalah permohonan izin mengikuti Pilgub di Jatim.

"Ya izin untuk mengikuti Pilgub di Jatim. Sudah, itu saja," katanya.

Sementara itu mengenai Menperin Airlangga Hartarto yang disebut-sebut mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar, Presiden Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan urusan internal Golkar.

"Itu urusannya Partai Golkar, urusannya internal Partai Golkar," tegasnya.

Menurut dia, sebagai menteri jika memiliki keinginan lain merupakan hal yang biasa.

"Ya kalau sebagai menteri ya mesti toh mau memiliki keinginan, kemudian menyampaikan, biasa," katanya.

Menurut Presiden, hingga saat ini Menperin Airlangga tidak rangkap jabatan. "Itu urusan internal Partai Golkar," tegasnya. (Very)

 

Artikel Terkait