Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo memberi peringatan keras kepada Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah terkait penggunaan anggaran yang justru lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pendukung ketimbang hal inti.
Presiden mencontohkan anggaran pemulangan TKI yang dipatok sebesar Rp3 miliar. Dari anggaran itu, biaya pemulangan TKI hanya sebesar Rp 500 juta, namun biaya rapat di kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi, perjalanan daerah, alat tulis kantor, dan lain justru mencapai Rp 2,5 miliar.
Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, sindiran atau kritikan Presiden Jokowi kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tersebut memang benar adanya.
Bahkan menurutnya, yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan bukan hanya pemborosan anggaran. “Tetapi ada juga hilangannya aset negara, dan belum ditemukan. Misalnya, sebanyak 1.360 unit laptop atau Notebook senilai Rp.25.126.979.217 tidak bisa dihadirkan karena tidak diketahui keberadaannya, atau dinyatakan hilang,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Baca juga : Tak Muncul di Deklarasi Minggu Malam, Gerindra: Prabowo-Gibran Segera Tampil di Hadapan Publik
Uchok mengatakan, di tengah keberadaan aset-aset yang belum “jelas” tersebut, ironisnya, pada tahun 2017 Kementeriaan Ketenagakerjaan malah akan memborong laptop sebanyak 137 buah dengan anggaran sebesar Rp.2.9 miliar.
“Kemudian, harga rata rata laptop yang akan dibeli oleh Kementerian Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ini sebesar Rp.21.3 juta per buah. Tetapi sebetulnya, harga laptop yang paling mahal sebesar Rp.230 juta perbuah, dan harga laptop yang paling murah sebesar Rp.10 juta,” ujarnya.
Pihaknya, kata Uchok, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera melakukan penyelidikkan atas dugaan hilangnya aset laptop atau Notebook di Kementerian Ketenagakerjaan, dan adanya dugaan penggelembungan harga dalam pembelian laptop atau Notebook tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Maka untuk itu, KPK segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri ke kantor KPK,” ujarnya. (Very)