Jelang Pemilu BUMN Dijadikan Tempat Korupsi Untuk Mendapatkan Dana Politik

 Jakarta, INDONEWS.ID- Jelang pilkada, pilpres atau pemilu biasanya BUMN dijadikan tempat korupsi untuk mendapatkan dana politik. Demikian dikatan mantan Sekretaris BUMN Said Didu.

Menurut Said, di dalam tubuh BUMN terdapat celah korupsi yang bisa dilakukan kaum birokrat yang tidak dapat dijerat hukum. Diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa, kerjasama, privatisasi, dan joint venture.

“Bisa dilihat kasus privatisasi  PT Garuda Indonesia yang mengakibatkan saham anjlok,” kata Said Didu dalam diskusi politik menyambut hari antikorupsi di Balai Sarwono, Sabtu (9/12/2017).

Karena itu Said menegaskan, kasus korupsi yang terjadi di BUMN dapat terungkap jika para birokrat ditelusuri secara detail. Sehingga hal-hal yang luput selama ini bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Lebih lanjut Said juga menduga adanya penyelengan yang terjadi dalam kerjasama pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, selama ini tidak ada transparansi dari pemerintah berapa harga sesungguhnya.

Sementara itu, pengamat politik LIPI Siti zuhro merasa prihatin dengan kondisi negara yang  dikelilingi oleh para koruptor. Dengan kondisi seperti ini akan membuat pendiri bangsa merasa sedih.

“Para pendiri bangsa akan merasa sedih jika melihat kondisi bangsa saat ini yang dikelilingi oleh para koruptor,”ujarnya.

Apalagi, kata Siti Zuhro, penegakan hukum yang ada selama ini seperti tidak serius dalam memberantas korupsi. Ini sangat mencederai proses demokrasi yang telah digulirkan selama ini.(hdr)