Surat pembatalan mutasi sejumlah pati TNI yang beredar di pesan singkat wartawan.(Indonews,id/Luska)
Jakarta, INDONEWS.ID- Polemik keputusan Panglima TNI terkait pembatalan mutasi membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut bersuara. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, berkomentar langkah tersebut sah saja dilakukan karena terkait dengan kenyamanan bekerja.
"Artinya, ini soal kenyamanan dalam bekerja saja, itu sudah pastilah. Profesionalitas menurut Pak Hadi mungkin yang begini dan begitu, meski kualifikasinya sama-sama profesional," kata Abdul Kharis di Jakarta, Kamis (21/12/2017).
Abdul Kharis mengatakan, mutasi tersebut yang dilakukan dengan mengoreksi atau meninjau kembali terhadap kebijakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai bahan profesionalitas.
Sementara itu di tempat terpisah, hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno. Menurutnya, apa yang dilakukan Panglima TNI sudah benar yang tentang Tata cara up grading kenaikan pangkat dan jabatan di jajaran TNI yang dilandasi dengan merit system berupa kompetensi, lama berdinas dan prestasi seorang parjurit TNI.
Karena itu, kata Arief, pembatalan mutasi 16 Pati TNI oleh Panglima TNI sebenarnya bukan karena tidak berprestasi, namn mungkin saja ada 16 Pati yang lebih masuk kriterianya daripada 16 Pati yang dibatalkan mutasinya oleh Panglima
“Saya yakin kok 16 Pati yang dibatalkan mutasinya Juga Pati Pati yang punya kualifikasi Dan prestasi yang terbaik,”katanya kepada INDONEWS, Kamis (21/12/2017)
Namun demikian, Arief mengaku, kadangkala secara teori memang merit system sama seperti di BUMN – BUMN. Dimana faktor nepotism positive Dan faktar like or dislike nya lebih besar pengaruhnya dalam sistim upgrading di jajaran aparatur negara dan BUMN
“Jadi ya itu, membatalkan mutasi ya hak nya Panglima ya ..mungkin saja Ada masukan kalau 16 Pati itu adalah Gatotsentris kali..ya. Kalau memang faktor nepotism positive Dan like or dislike yang mempengaruhi pembatalan mutasi 16 Pati maka in sangat tidak bagus loh,Wong Joko Widodo ngankat Pak Hadi aja bukan berdasarkan prestasi Dan kinerja kok tapi berdasarkan kedekatan Pak Hadi sama Pak Joko Widodo serta memang jatahnya TNI AU saat ini yang menduduki posisi Panglima,” ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan sebagian keputusan Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo yang memutasi puluhan perwira tinggi TNI. Keputusan itu tertuang dalam surat Nomor Kep/982.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017.(hdr)