Pasien RS Nasional Hospital Surabaya yang dilecehkan oleh perawat pria. (Foto: viva.co.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Video dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang perawat laki-laki di RS Nasional Hospital Surabaya menjadi viral. Menyikapi kejadian itu, Menko PMK Puan Maharani, sejak Kamis (25/1/2018) pagi sudah langsung menginstruksikan jajarannya, yaitu Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan dan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk segera menyelidiki di lapangan.
“Bu Menko sejak tadi pagi sudah langsung memberikan arahan jelas kepada kami, untuk segera turun ke lapangan memeriksa terkait video dugaan pelecehan seksual yang beredar di berbagai WhatsApp Group,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan anak, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Dr. Sudjatmiko, MA.
"Bu Menko sangat prihatin atas kejadian tersebut. Apalagi bila benar terjadi pada seorang pasien yang sudah dalam keadaan sakit justru dilecehkan," ucap Sujatmiko di Kantor Kemenko PMK, Jakarta-Kamis Siang (25/01/2018).
Sementara di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo mengatakan, video tersebut telah viral di media sosial dan menimbulkan banyak kecaman. Pasalnya, bagian tubuh pasien yang tengah dirawat untuk menjalani operasi karena sakit, diperlakukan tidak pantas.
"Sesuai arahan tegas Bu Menko, kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan mendapat informasi bahwa dugaan pelanggaran adalah ranah etika profesi, yang masuk dalam wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI),” kata Sigit.
Lebih lanjut, dr. Sigit menyampaikan, PPNI sudah bergerak untuk melakukan investigasi terhadap pemberitaan yang beredar tentang dugaan pelecehan terhadap pasien oleh oknum perawat. Upaya investigasi yang dilakukan di RS Nasional Hospital Surabaya itu melibatkan PPNI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Dinas Kesehatan Pemerintahan Kota Surabaya, dan pihak RS Nasional Hospital Surabaya.
“Jika terbukti terjadi pelanggaran etik. Maka PPNI dapat mencabut keanggotaan oknum terkait, serta mengeluarkan rekomendasi untuk mencabut Surat Ijin Praktik (SIP) perawatnya. Untuk pelanggaran SOP hubungan pasien dan perawat, konsekuensi ada di bawah kewenangan instruksi tempat kerja, dalam hal ini Rumah Sakit terkait,” tambah Sigit.
Sigit juga menyampaikan bahwa Menko Puan meminta pihak kepolisian agar dapat dilibatkan saat dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. “Bu Menko berpesan tegas bahwa jika pasien sampai mengalami trauma, maka pasien harus benar-benar diberikan perlindungan, baik rehabilitasi maupun pendampingan hukum,” pungkas Sigit. (Very)