Aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Jakarta dan BKC GMNI Jakarta Timur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1/2018). (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta dan BKC GMNI Jakarta Timur menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati 100 hari kepemimpinan Anies-Sandi selaku gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Mengusung tema " Menggugat 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi”, perwakilan GMKI Jakarta dan BKC GMNI Jakarta timur bergantian menyampaikan orasinya di depan gedung dewan yang terhormat.
Mereka mengatakan bahwa Anies-Sandi gagal dalam 100 hari memimpin Jakarta. Para mahasiswa mengatakan bahwa sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Anies, seperti membiarkan badan jalan di Tanah Abang digunakan oleh pedang kaki lima (PKL) dan memperbolehkan becak beroperasi di Jakarta, adalah kebijakan yang keliru.
“Hal itu dipastikan akan menambah kemacetan dan kesemrawutan di ibu kota,” ujar koordinator demonstrasi, Kristopel Manurung.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam hal implementasi program OKE-OCE dan penghentian proyek reklamasi Teluk Jakarta dianggap hanya sebatas pemanis janji kampanye yang sampai saat ini belum jelas realisasinya.
Karena itu, Kristopel mendesak DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan Gubernur yang dianggap keliru.
“Kami mendesak DPRD DKI menggunakan hak interpelasi untuk mengkoreksi sejumlah kebijakan gubernur yang keliru,” kata Kristopel.
Hal sama juga disampaikan Sekjen BKC GMNI Jakarta Timur, Harry Manik. Dia mendesak DPRD DKI agar sesegera mungkin memanggil Anies-Sandi untuk memberikan penjelasan mengenai sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan menimbulkan polemik.
Setelah menggelar orasi di depan gedung DPRD DKI, para mahasiswa kemudian bergeser menuju Balai Kota DKI Jakarta. Tuntutan mereka juga sama, mendesak Anies-Sandi segera menarik kembali sejumlah kebijakan yang dianggap keliru dan kurang tepat.
Mereka juga mendesak Anies Baswedan untuk berhenti mengeluarkan pernyataan dan kebijakan konyol, yang hanya membuat Jakarta gaduh.
Mereka meminta Anies-Sandi fokus menyukseskan sejumlah pembangunan menyongsong Asian Games mendatang.
“Kebijakan gubernur yang penuh polemik ini mengindikasikan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum siap menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Asian Games,” ujar Harry.
Kristopel mengatakan, jika tuntutan itu diabaikan, maka para mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan kekuatan yang lebih besar. (Very)