Aswari dan Tekad Pemberantasan Kemiskinan di Sumatera Selatan

Oleh Agus Wahid

Masih terkategori besar jumlahnya. Itulah jumlah penduduk miskin di tengah Sumatera Selatan (Sumsel). Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Sumsel sampai September 1917 lalu mencapai 1.086.86 orang (13,10%). Jika dirinci, kemiskinan di perkotaan mencapai 12,36%, sedangkan di pedesaan sebesar13,54%.

Memang, angka tersebut terjadi penurunan dari setahun lalu. Namun jumlah angka kemiskinan yang bertengger itu tetap merupakan persoalan yang memprihatinkan dan karenanya harus segera diatasi. Dan sebagai calon Gubernur Sumsel tentu Aswari dan wakilnya (Irwansyah) bukan hanya bijcara prihatin, tapi terpanggil untuk menyelesaikan persoalan potret sosial-ekonomi yang mengenaskan itu.

Perlu digaris-bawahi, masyarakat miskin  dari sisi usia  itu warna-warni. Sebagian memang dalam usia lansia dan sebagian lagi produktif. Karena itu, kebijakannya tidak bisa dipukul rata. Harus ada perlakuan yang berbeda di antara masyarakat miskin berusia lansia dan yang produktif itu.

Terkait masyarakat miskin berusia lansia, kebijakan dasar Aswari adalah kepedulian langsung, bersifat santunan (charity) total. Jika Pemerintah Pusat menelorkan kebijakan pukul rata dalam hal pemberian bantuan tunai kepada seluruh penduduk miskin, maka Pemrpov Sumsel ke depan  secara khusus  merancang kebijakan yang benar-benar melindungi kepentingan kaum miskin lansia.

Jika mengutip konstitusi kita, maka kaum miskin lansia memang harus ditanggung negara dan seharusnya menjadi prioritas akibat ketidakberdayaannya. 

Dan Pemerintah Daerah harus amalkan amanat konstitusi itu. Bantuk kongkretnya, APBD Provinsi Sumsel harus mengalokasikan anggaran yang jelas untuk kaum miskin lansia itu. Inilah bentuk kepedulian sekaligus rasa hormat kepada kaum lansia, yang bisa jadi di antara mereka telah memberikan kontribusi besar bagi kepentingan daerah bahkan negara.

Sementara, untuk sasaran kaum miskin usia produktif perlu pendekatan lain, di antaranya, penyediaan lapangan kerja. Di mata Aswari dan Irwansyah yang sama-sama punya pengalaman bisnis, maka pendekatan penyediaan lowongan kerja tidaklah sulit.

Diawali dengan penggerakan roda pembangunan di seluruh sektor di tingkat provinsi hingga pedesaan, maka di sana terlihat jelas pengaruhnya: akan terjadi permintaan tenaga kerja yang tidak sedikit. Inilah di antara konsep solusi untuk atasi potret kemiskinan usia produktif. 

Pelibatanmereka dalam kerja menjadi celah penting untuk mengikis kemiskinan itu. Dengan program pembangunan yang menyeluruh wilayah Sumsel, maka sasaran kemiskinan kota dan desa bisa terjawab.

Tentu, arah kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya itu. Konsep pemberdayaan ekonomi melalui usaha-usaha mendiri menjadi program strategis dan penting. Landasannya, tingkat permintaan ekonomi dalam banyak hal (komoditas apapun dan atau jasa) juga cukup tinggi. 

Karenaitu upaya membangun usahawan di tingkat mikro menjadi bagian penting untuk ikut mengatasi protret kemiskinan itu. 

Kini, sektor bisnis apa yang harus digenjot? Dalam kaitan itu, Pemprov. Sumsel di bawah kepemimpinan Aswari-Irwansyah pasti tergerak untuk mencetak para pribadi usahawan, mulai tingkat pedesaan hingga wilayah provinsi harus digalakkan.

Karena itu Pemprov punya tugas bagaimana memberikan pelatihan teknis, membangun akses pasar atau relasi, bahkan akses permodalan. Pemprov. Sumsel akan tampil terdepan untuk agenda pemberdayaan ekonomi itu. 

Implikasinyajelas: di satu sisi akan terjadi pengikisan jumlah kemiskinan yang kini masih tinggi. Di sisi lain, terjadi proses peningkatan kesejahteraan. Inilah tekad Aswari-Irwansyah saat mengemban amanah sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel. Insya Allah segera terwujud.

Jakarta, 1 Februari 2018
Penulis: analis sosial-ekonomi dari Cyber House Indonesia