Daerah

Gereja Papua Minta Umat Katolik Tolak Politik Uang dan SARA

Oleh : very - Minggu, 18/02/2018 14:04 WIB

Uskup Jayapura, Monsinyur Leo Laba Ladjar, OFM. (Foto:jelatanews.blogspot.co.id)

Jayapura, INDONEWS.ID - Gereja Katolik mendukung umat di Papua berkecimpung di dalam politik. Namun, keterlibatan mereka harus sesuai dengan semangat Injil, yakni menjadi garam dan terang dunia dan teguh menolak permainan politik kotor seperti mahar politik, korupsi, memperalat SARA, dan bersikap pragmatis demi kekuasaan dan uang.

Uskup Jayapura, Monsinyur Leo Laba Ladjar, OFM menyatakan hal itu saat memberikan pengarahan sebelum Rapat Koordinasi atau Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 pada Kamis malam (15/2/2018) di Jayapura, Papua.

Rakor berlangsung pada 16 - 18 Februari 2018 dan diikuti sekitar 200 umat Katolik di Keuskupan Regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki Keuskupan yakni Keuskupan Jayapura, Keuskupan Merauke, Keuskupan Sorong-Manokwari, Keuskupan Agats-Asmat, dan Keuskupan Timika.

Uskup Leo menjelaskan, Komisi Kerasulan Awam yang dipayungi masing-masing keuskupan memberi perhatian khusus pada bidang politik. Sebab politik merupakan realitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam realitas itu, Uskup Leo menyatakan, Injil yang diimani umat Katolik berperan menerangi akal budi dan memulihkan kemampuan akal budi untuk mencapai kecerahan dalam berpolitik, sehingga nilai-nilai Katolik hadir secara nyata dan mengarahkan orang berpolitik.

"Tetapi iman tidak boleh dijadikan pedoman untuk menentukan sistem politik dan cara berpolitik," kata Uskup Leo Laba seperti dikutip Tempo.co.

Uskup Leo menegaskan penolakan Gereja terhadap pemerintahan teokrasi, yaitu negara berdasarkan agama tertentu.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Rama Siswantara, PR mengatakan bahwa Gereja mendampingi, menguatkan, dan mendukung para awam yang berkecimpung dalam politik.

Positioning Gereja Katolik pun sudah jelas, yakni sepenuhnya mendukung nilai-nilai Pancasila dan NKRI atau Merah Putih.

Sebagai catatan, ada 39 kota dan 115 kabupaten di Papua yang mengikuti pilkada 2018. Berdasarkan indeks kerawanan pilkada 2018 di tingkat nasional, Papua menempati urutan pertama dengan indeks 3,41.

Uskup Leo menambahkan, sebagai kekuatan moral, Gereja akan terus-menerus mendorong agar umat di Papua berpartisipasi dalam pilkada dengan teguh menolak sikap pragmatis dan menolak politik kotor.

Meski berat karena ada anggapan politik memang kotor, namun Uskup Leo Laba menegaskan, kesabaran untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran iman, pasti akan meraih kemenangan.

Rakor Komisi Kerasulan Awam Regio Papua 2018 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal pada Jumat sore, 16 Februari, mengambil tema tentang Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang Kemasyarakatan dan Sosial Politik di Papua. (Very)

 

Artikel Terkait