Tarik Investor, BKPM Konsolidasikan Penanaman Modal

Yogyakarta, INDONEWS.ID - Persaingan untuk menarik investasi dari negara-negara lain semakin ketat. Negara-negara kompetitor juga terus berlomba-lomba untuk memberikan kemudahan serta insentif bagi investor. Hal ini perlu diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan pro investasi yang berdampak signifikan serta memberikan “wow effect” bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Salah satu langkah aktif dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan mengkonsolidasikan seluruh aparatur penanaman modal di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sangat konsen terhadap masalah penanaman modal. “Hampir setiap minggu kita selalu membahas masalah penanaman modal dengan Presiden Joko Widodo. Investasi ini berperan sangat penting untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujarnya dalam acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Darmin, pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. “Itulah salah satu alasan pemerintah menginisiasi OSS (online single submission), untuk memberikan kemudahan bagi investor hingga ke daerah,” lanjutnya.

Darmin menambahkan bahwa pemerintah tengah mengkaji skema pemberian insentif investasi yang lebih menarik lagi bagi investor. “Insentif merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan investor sebelum memutuskan akan berinvestasi di suatu lokasi terutama terkait dengan kalkulasi skala ekonomis suatu proyek investasi,” imbuhnya.

Selain itu, Darmin menilai bahwa pemenuhan tata ruang dan standar bangunan menjadi penting untuk dipenuhi oleh calon investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Kegiatan KP3MN yang diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM mengambil tema “Konektivitas Ekonomi” ditandai dengan fenomena globalisasi serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin menghapus batas antarnegara. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong menyampaikan bahwa investor perlu kebijakan yang memberikan wow effect sehingga menarik bagi investor. “Jadi seperti Tax Holiday, kalau tidak 100% berarti bukan Tax Holiday tapi Tax Weekend. Kita perlu kebijakan-kebijakan pro investasi yang nendang,” paparnya.

Mantan Menteri Perdagangan tersebut menambahkan bahwa rantai produksi semakin terkait antarnegara, menjadi global supply chain. “Negara-negara bergabung dalam kerja sama regional dan internasional, menjadi kesatuan yang saling komplementer. Memperkuat konektivitas ekonomi berarti meningkatkan daya saing, untuk kemajuan bersama,” lanjut Tom, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan bahwa Indonesia harus menjadi satu ekonomi atau pasar besar yang terintegrasi, terstandardisasi, dan terkoordinasi. Dengan konektivitas ekonomi yang baik, Indonesia adalah pasar ke-4 terbesar dan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. “Tanpa konektivitas ekonomi, kita akan menjadi 34 pasar kecil, bahkan 500 lebih pasar berdaya saing lebih rendah. Teknologi informasi dan komunikasi adalah peluang kita untuk meningkatkan koneksi, baik dengan eksternal maupun internal,” urainya.

Tom mengatakan, KP3MN dimaksudkan untuk memperbaiki iklim investasi nasional dengan meningkatkan daya saing antar daerah maupun daya saing nasional, sehingga dapat lebih baik merealisasikan minat-minat investasi yang muncul.

BKPM tahun ini menargetkan total realisasi investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat menembus angka Rp 765 triliun. Jumlah ini dipatok untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan kontribusi terbesarnya diperoleh dari investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, apabila dibandingkan dengan sejumlah negara dapat tumbuh lebih pesat seperti Tiongkok (6,8%), India (7,7%), dan Vietnam (6,8%).

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa pemerintah daerah harus dapat mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi. “Langkah untuk memperbaiki iklim investasi merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa adanya upaya secara bersama-sama, maka kepastian investasi serta konektivitas yang menjadi tema sentral konsolidasi akan sulit untuk diwujudkan,” ungkapnya.

Kegiatan KP3MN merupakan kegiatan tahunan untuk mengkonsolidasikan seluruh program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan, promosi, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengendalian pelaksanaan realisasi investasi melalui pemantauan dan memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor. 

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi pendorong perubahan paradigma aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk dapat mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan pelaku usaha melalui penyederhanaan peraturan/regulasi, memangkas perizinan yang tidak perlu, menghapus ekonomi biaya tinggi dan melakukan percepatan integrasi pelayanan perizinan berusaha dari manual menjadi layanan on-line single submission.

Forum tahunan ini dihadiri oleh kurang lebih 850 pemangku kepentingan terkait dengan penanaman modal. Kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh berbagai daerah untuk saling berbagi isu-isu yang dialami di masing-masing daerah terkait dengan upaya untuk meningkatkan penanaman modal. (Very)