Nasional

Cegah Politik Uang Dalam Pilkada, DPR Usul Negara Harus Biayai Kampanye

Oleh : hendro - Jum'at, 16/03/2018 08:55 WIB

Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzili

Jakarta, INDONEWS.ID – Adanya wacana untuk mengkaji pelaksanaan  pilkada langsung, banyak direspon berbagai kalangan. Termasuk anggota DPR Komisi III DPR.

Menurut Anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzili, pilkada langsung tetap harus dilaksanakan dengan tetap memperbaiki celah kekurangan yang ada.

"Yang paling penting adalah perbaikan regulasi yang ada, misalnya ketegasan terhadap proses transaksi di dalam proses (pilkada) tersebut. Yang saya maksud proses transaksi adalah orang melihat pilkada itu berbiaya tinggi. Kalau berbiaya tinggi kita harus cari upaya untuk pilkada tidak berbiaya tinggi," kata Ace di Jakarta, Kamis (15/3/2018) malam.

Menurutnya, harus adanya penjagaan agar politik uang jangan sampai jadi budaya. Lalu ia juga mengharapkan ada proses pendidikan politik di masyarakat yang harus mengedepankan pada aspek pada money politik.

"Kita harapkan pilkada itu jadi efisien. Tetapi lagi-lagi yang perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pilkada itu kan mencari lebih baik dengan pilkada langsung, biasanya pengalaman pasca reformasi menerapkan sistem pilkada langsung, ternyata banyak pemimpin daerah yang ternyata lebih baik. Salah satunya Pak Jokowi, itu adalah hasil produk langsung dengan melalui pilkada langsung," kata Ace.

Ace menilai tidak bisa menjamin dengan pilihan kepala daerah melalui DPRD maka korupsi akan juga hilang.

Karena itu, Ace berpendapat, dengan mengurangi biaya politik dan tidak ada transaksi  maka regulasi harus dipertegas agar tidak ada transaksi politik. " Selain itu, negara harus membiayai misalnya kampanye," kata Ace.(hdr)

Artikel Terkait