Korelasi Pengamat dan Pers Sangat Penting untuk Ciptakan Pemilu Berkualitas

Jakarta, INDONEWS.ID - Sekelompok aktivis, pemerhati pemilu, dan jurnalis meluncurkan lembaga baru yaitu Komunitas Pemerhati-Pers Peduli Pemilu dan Demokrasi (Korelasi), di Jakarta, Rabu (21/3/2018). Lembaga yang digagas Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) Girindra Sandino dan sejumlah jurnalis ini diluncurkan dalam sebuah diskusi di Media Center Bawaslu.

Diskusi bertajuk Sinergitas Pegiat Demokrasi, Kelompok Sipil, Pers dan Penyelenggara Dalam Mewujudkan Pilkada yang Berintegritas ini menghadirkan narasumber yaitu anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Peneliti Pemilu Dr. Ferry Daud Liando S.IP, M.Si, Koordinator Komite Pemilih Indonesia/TePI Jerry Sumampouw, yang dipandu Girindra Sandino.

Girindra mengatakan, diskusi tersebut mengupas upaya mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan berkualitas.

Dikatakan Girindra, kekuatan demokratik harus menkonsolidasikan diri kembali serta bersinergi dengan insan pers, mengingat tahun politik membuat suhu kondisi dan situasi negara akan panas serta masyarakat mengalami ‘anomali politik’. Dalam situasi seperti ini, masyarakat bingung karena tidak tahu sosok tokoh yang bisa membawa kenyamanan, ketentraman serta kesejahteraan.

“Sebagaimana kita ketahui dalam Pilkada saja jarak antara rakyat dan elit politik sudah semakin tajam. Masyarakat juga rentan akan konflik, oleh karena itu penyadaran politik massif akan demokrasi oleh kekuatan demokratik dibantu denghan pers dapat meredam kemarahan laten masyarakat, yang sewaktu-waktu dapat termanifestasi menjadi konflik terbuka,” ujarnya.

Pilkada berintegritas, katanya, memiliki banyak variabel. “Kami KIPP Indonesia lebih menekankan kepada peranan kelompok sipil pro demokrasi, pers dan penyelenggara. Dengan solidnya kembali kekuatan demokratik dan pers, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada tahun politik ini maupun pemilu presiden 2019,” katanya.

Girindra optimistis bahwa kaum demokratik dan pers akan mudah mengendalikannya bersama pihak berwenang juga penyelenggara pemilu. “Oleh karena sudah terjalin komunikasi politik yang intens, entah dalam wadah apa saja, bisa seperti wadah KORELASI, walau dalam bentuk Grup WA, diskusi publik, kopi darat dan lain-lain, sehingga responsif satu sama lain dalam bergerak untuk menyelamatkan demokrasi yang sudah kita bangun. Seperti halnya jika terjadi berita hoax yang dampak destruktifnya luar biasa, dapat di counter dengan mudah,” ujarnya.

Terkait hoax, Girindra mengatakan, berita palsu dibuat oleh kelompok yang memiliki kuasa terhadap jaringan dan pemilik akses sumberdaya yang besar dan kuat. Karena itu, hoax yang potensial mengganggu dan berdampak merusak dilakukan oleh elit. Yang terjadi saat ini adalah hoax di-counter dengan hoax, sehingga dibutuhkan upaya jernih objektif dari berbagai kalangan untuk menangkal hoax. Termasuk dalam hal ini kekuatan demokratik, pers, penyelenggara pemilu dan pihak berwenang seperti Kemeninfo, Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara.

Dalam konteks Pilkada ke depan, katanya, hoax akan terjadi di tahap-tahap seperti kampanye, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pemenang oleh KPU daerah. Tidak tertutup kemungkinan, hoax yang terjadi akan tersruktur, sistematik, dan massif di penghitungan suara, ketika lembaga survey sudah menggambarkan paslon yang menang dan kalah, walau belum ada penetapan resmi KPU.

Girindra mengatakan, hoax TSM tersebut bisa saja dilempar ke publik sebagai pra kondisi gugatan. “Oleh karena itu butuh kerjasama antara pegiat demokrasi, kelompok sipil dan penyelenggara pemilu, Bawaslu dalam hal ini, agar Pilkada berintegritas terwujud tanpa gangguan-gangguan dan tindakan-tindakan kontra demokrasi yang destruktif terhadap demokrasi kita,” pungkasnya. (Very)