Nasional

Kampanye Hitam di Pilkada Jateng dan Sumatera Utara

Oleh : very - Kamis, 03/05/2018 13:57 WIB

Pilkada Jateng, masyarakat diminta waspada. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Meskipun Pilpres akan dilaksanakan pada 2019, namun hiruk pikuk dan kegaduhan politik sudah merambah masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kegaduhan ini tidak hanya membuat suasana sosial kemasyarakatan yang harusnya damai dan teduh menjadi panas, namun juga menjadi suatu ancaman gesekan dan perpecahan di tingkat masyarakat, dengan menumpang isu-isu SARA.

Momentum pilkada di beberapa daerah nampak dimanfaatkan sebagai pendorong polarisasi pada Pilpres 2019. Hal ini nampak terjadi di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Saat ini gerakan yang terkait Pilpres 2019 sangat kuat memasuki Pilkada Jateng, kata pengamat politik yang tidak mau disebutkan namanya kepada Indonews.id, Kamis (3/5/2018). 

“Ada pihak tertentu yang melakukan propaganda anti pemerintah dengan cara mengkampanyekan kubu oposisi. Pemerintah yang menjadi sasaran dari propaganda ini adalah pemerintah pusat (Joko Widodo) dan Pemerintah Propinsi Jateng (Ganjar Pranowo),” ujarnya.

Dia mengatakan, propaganda untuk melawan calon petahana sebagai langkah untuk memenangkan oposisi sangat kuat terjadi di Jateng. Bahkan isu-isu SARA yang tidak relevan juga ditiupkan demi kemenangan politik. Simbol-simbol untuk mengganti presiden muncul di pilkada Jateng yang terkesan akan menggiring masa bahwa ada dua kubu politik di Indonesia yaitu pemerintah dan oposisi, dan ironisnya isu untuk mengerucutkan massa tersebut dalam sebuah kubu salah satunyanya menggunakan isu SARA.

“Pilkada di Jateng,  dan terjadi juga  di Sumut, sudah tidak sehat. Perlu kesadaran semua pihak terutama dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk propaganda dan agitasi yang mengarah kepada polarisasi massa dalam pilkada dan pilpres. Bawaslu juga harus tegas terhadap aksi kampanye hitam pilpres yang menumpang pada pilkada,” ujarnya.

Kepentingan untuk menjamin situasi masyarakat yang aman dan dami harus diutamakan dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik. Tindakan tegas dari penyelenggara pemilu dinantikan untuk mencegah aksi-aksi politik yang mengarah kepada kampanye hitam.

“Semua pihak harus bisa menahan diri untuk menjaga agar negara ini tetap dalam suasana aman dan damai, terlepas dari siapapun pemenang dalam Pilkada dan Pilpres,” pungkanya. (Very)

Artikel Terkait