PTUN Jakarta Tolak Permohonan Daryatmo-Sudding

Oleh : very - Kamis, 17/05/2018 14:30 WIB

Daryatmo-Sudding. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Jakarta dalam persidangan menyatakan menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Hari Kamis, 17 Mei 2018. 

Daryatmo dan Sarifuddin Sudding memohon agar dinyatakan sebagai Kepengurusan yang sah dari DPP Partai Hanura.

Kuasa Hukum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang-Herry Lontung Siregar, Petrus Selestinus dan Thabrani Abby menyatakan, permohonan Keputusan Fiktif Positif menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta menyalahi aturan UU. Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT. yang proses persidangannya sedang berlangsung.

“Substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Partai Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan  Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018,” ujar Petrus di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Daryatmo dan Sudding dalam Permohonannya mengajukan bukti surat dari P.1- P.36 dan 3 (tiga) orang saksi fakta dan saksi ahli 2 (dua) orang, sementara Termohon (Kemhukham) mengajukan 1 saksi ahli.

Menurut Petrus, permohonan yang  diajukan adalah meminta agar Majelis Hakim mengesahan Pengurus DPP partai Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018. Majelis Hakim mendasarkan penolakan Permohonan Daryatmo dan Sudding pada Perma No. : 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif. 

“Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta bahwa Permohonan Pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan Keputusan Pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau  menjadi obyek sengketa,” kata Petrus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif,  dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN  No.24/G/2018/PTUN.JKT.

Akhirnya Majelis Hakim mengetok palu setelah membacakan amar putusannya yaitu Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) tidak dapat diterima dan menghukum Pemohon (Daryatmo dan Sudding) membayar biaya perkara.

“Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura, menunjukan DPP Partai Hanura hasil Munaslub Daryatmo dan sudding tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM,” pungkas Petrus. (Very)

 

Artikel Terkait