GMKI Bahas Radikalisme dan Terorisme dengan Jusuf Kalla

Jakarta, INDONEWS.ID - Wapres Jusuf Kalla menerima Sahat Martin Philip Sinurat (Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia-PP GMKI), Alan Christian Singkali (Sekretaris Umum PP GMKI) bersama Pengurus di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Kamis Pagi (17/05/2018).

Dalam pertemuan ini, Wapres Jusuf Kalla dan Pengurus Pusat GMKI membicarakan tentang upaya Negara dan masyarakat dalam menghadapi tantangan paham-paham radikal dan terorisme.

Sahat, melalui siaran pers, Kamis mengatakan, GMKI berkomitmen untuk selalu menjaga persatuan dan persatuan bangsa dan meminta serta mendukung Negara untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku dan sutradara aksi terorisme demi menjaga keamanan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, masalah terorisme ternyata tidak hanya terkait ekonomi saja karena peristiwa yang terjadi di Surabaya, pelaku memiliki ekonomi yang mapan. Sehingga bisa dilihat bahwa ini karena ada doktrin-doktrin yang salah dan harus diluruskan.

Selain itu, Jusuf Kalla menyesalkan adanya anak umur 9 tahun yang ikut menjadi pelaku bom, dan mungkin ini yang pertama kali di dunia. Doktrin radikalisme dan terorisme sudah menjangkiti usia anak-anak.

Wapres mengatakan, persoalan ini juga bukan hanya pengaruh internal, tapi ada juga pengaruh eksternal. Karena ada negara-negara yang terancam negara gagal seperti Afganistan, Suriah, dll, mereka mengalami peperangan, dimana negara-negara besar seperti AS dan Rusia juga turut di dalamnya.

Kemudian ada orang-orang Indonesia yang ke negara tersebut ataupun melihat kondisi tersebut dari Indonesia. Mereka marah dan kemudian kembali ke Indonesia, mereka melampiaskannya dengan melakukan tindakan terorisme. 

“Perlu ada pendekatan-pendekatan dengan berbagai cara, selain secara internal di negara kita, pemerintah Indonesia juga berupaya membantu persoalan Afganistan. Beberapa waktu lalu pemerintah datang ke Afganistan,” ujar Wapres JK. 

GMKI juga menyampaikan bahwa lembaga negara, baik pemerintah pusat dan daerah, dan lembaga non negara seperti lembaga agama, lembaga perguruan tinggi, ormas, partai politik, organisasi kemahasiswaan, dan lainnya harus menjamin dan memastikan tidak ada satupun anggota/Pengurusnya yang berpaham radikal ataupun mengeluarkan doktrin dan ujaran kebencian.

“Para pimpinan lembaga ini harus bertindak tegas jangan sampai ada warga lembaganya yang ternyata merupakan simpatisan kelompok radikal,” ujar Sahat.

Dalam kesempatan ini GMKI juga menyampaikan tentang rencana Pertemuan Pimpinan World Student Christian Federation (WSCF/Federasi Mahasiswa Kristen se-Dunia) di Indonesia pada bulan Juni 2018 di Jakarta. WSCF berkantor di Jenewa, Swiss dan GMKI merupakan anggota WSCF dengan jumlah anggota terbanyak di seluruh dunia.

Wapres berjanji untuk menjamu delegasi dari WSCF. Pelaksanaan Pertemuan WSCF di Jakarta merupakan salah satu upaya GMKI untuk menyuarakan semangat perdamaian dan kebersamaan yang berdasarkan Pancasila. (Very)