Dialog di CNN TV, bertajuk
Jakarta, INDONEWS.ID - Pengamat President University Muhammad AS Hikam mengatakan, kendati isu terorisme tidak menjadi isu sentral dalam Pemilu nanti, namun potensi untuk dipakai oleh parpol dan pare elit politik dalam rangka memobilisasi suara sangat tinggi.
Bagi parpol oposisi, kasus maraknya aksi teroris ini bisa dijadikan alat untuk menuding Pemerintah tidak mampu mengatasi ancaman terhadap kamnas.
Baca juga : Resensi Buku Demokrasi sebagai Tanggung Jawab: Menjaga Demokrasi Indonesia dari Keterpurukan
“Sebaliknya Pemerintah dan parpol pendukungnya juga menggunakannya untuk menunjukkan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya penanggulangan terorisme, namun ada kendala dalam pembuatan payung hukum, seperti revisi UU Terorisme di DPR,” ujarnya dalam acara dialog di CNN TV, bertajuk "Terorisme Ancam Pesta Demokrasi?", Rabu malam (16/05/2018).
Dialog tersebut menghadirkan Luthfie Syaukanie, peneiliti dari SMRC, dipandu oleh Budi Adiputro (BA) dari CNN. Diskusi hendak menjawab pertanyaan apakah terorisme berpengaruh terhadap proses Pemilu dan menjadi isu sentral (leading issue) yang akan digunakan oleh para kontestan untuk menjaring suara.
Baca juga : Dihadiri Menkopolhukam, Mantan Menristek Luncurkan Buku "Demokrasi Sebagai Tanggung Jawab"
Dalam pandangan Luthfie Syaukanie, parpol-parpol oposisi memang telah memanfaatkan dan mengekstrapolasi masalah terorisme. Misalnya parpol seperti PKS atau politisi dari Gerindra, Fadli Zon (FZ), menggunakannya untuk mendiskreditkan pemerintah.
“Dalam pandangan saya, dalam konteks pasca-Pilkada DKI 2017, isu terorisme akan dikaitkan dengan politik Islam, selain pemanfaatan politik identitas,” ujar AS Hikam.
Akankah penggunaan isu terorisme dan keagamaan dapat menjadi alat efektif dalam memobilisasi dukungan voters? “Hal itu sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan aparat keamanan untuk menyelesaikan dengan cepat, terutama melakukan pembatasan masalah sehingga tidak mengganggu pesta demokrasi,” pungkasnya. (Very)