Pemerintah Pastikan Tetap Jalankan Agenda Reformasi

Oleh : luska - Senin, 21/05/2018 13:14 WIB

Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. (Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Hari ini, gerakan reformasi persis berumur 20 tahun, yang diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Setelah itu, penataan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita memasuki babak yang baru. Berbagai partai politik baru bermunculan, dwifungsi ABRI ditata kembali, dan pemerintahan yang baru dijalankan dan berlangsung dengan lebih demokratis.

Akan tetapi, ada banyak agenda reformasi yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Perjalanan dua puluh tahun dengan kesinambungan pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis setiap lima tahun dapat kita laksanakan sampai hari ini.

Dalam perjalanannya, kita mengalami jatuh bangun dalam upaya membangun demokrasi, dalam upaya menyejahterakan masyarakat, dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional, dalam upaya mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa, termasuk dalam upaya membangun pertahanan dan keamanan di dalam negeri, serta terlibat secara bebas aktif dalam politik di kawasan regional maupun dunia.

Saya mengalami betul transisi perubahan yang diawali oleh Reformasi 1998. Sebagai prajurit TNI-AD pada waktu itu, di masa-masa menjelang reformasi, saya bertugas sebagai Komandan Yonif 201/Jaya Yudha (1995) dan Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat (1996). Kemudian setelah Reformasi 1998, saya bertugas sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti (1999). Brigade Infantri-1 Jaya Sakti adalah kesatuan organik di bawah Kodam Jaya yang mendapatkan tanggung jawab dari Pimpinan TNI untuk melakukan pengamanan Pemilu dan Sidang Umum MPR 1998, pengamanan Sidang Istimewa tahun 1999, pengamanan Pemilu tahun 1999 dan Sidang Umum MPR 1999.

Sekarang ini, sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang membantu Pemerintahan Presiden Jokowi-JK, saya memastikan bahwa agenda-agenda reformasi yang menjadi harapan masyarakat sejak 20 tahun lalu tetap dijalankan oleh Pemerintah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat terpecahkan mengingat kompleksnya persoalan, termasuk di antaranya karena berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir.

Saya melihat ada tiga agenda Reformasi yang masih menjadi tantangan kita bersama hingga hari ini, yakni masih adanya praktik korupsi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan, masih dirasakannya kesenjangan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia. Dalam perjalanan pemerintahan, Presiden Jokowi dan jajarannya mati-matian memperjuangkan tiga agenda Reformasi tersebut melalui serangkaian kebijakan, mulai dari *pembentukan Satuan Bersama Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli), penguatan kerangka regulasi untuk pencegahan korupsi, kebijakan melakukan subsidi untuk rakyat miskin yang tepat sasaran lewat berbagai kartu, sampai dengan kebijakan dan program afirmatif yang langsung menyasar kepada kelompok-kelompok masyarakat terbawah.*

Saya memastikan bahwa Presiden Jokowi menjalankan agenda reformasi dengan sebaik-baiknya. Kebijakan dan program Pemerintah hari ini dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan melakukan terobosan serta inovasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Tentu saja, Pemerintah juga mengambil pelajaran dari kesulitan-kesulitan pemerintahan sebelumnya dan berusaha untuk mereduksi kebijakan-kebijakan yang kurang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Saya memahami bahwa reformasi bukan hanya sebuah momentum yang diperingati dan dirayakan. Setiap hari, saya merasakan dan turut mengambil bagian dalam upaya Pemerintah melakukan reformasi dan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, baik yang berskala kecil, menengah, sampai besar. Semua itu dilakukan supaya cita-cita Reformasi yang diamanatkan 20 tahun silam dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.


Jakarta, 21 Mei 2018
*Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko*
Kepala Staf Kepresidenan

Artikel Terkait