Empat Prioritas Indonesia di DK PBB

Bogor, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo menyatakan ada empat prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (12/6/2018).

Kedua, lanjut Kepala Negara, Indonesia ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB.

Ketiga, Indonesia ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme.

"Serta kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030," ujar Presiden.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan empat hal yang membuat Indonesia menang dalam konstestasi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Pertama, kondisi dalan negeri Indonesia yang demokratis, stabil dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini," kata Presiden.

Kedua, lanjut Jokowia, adalah rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

"Ketiga, independensi politik luar negeri Indonesia, netralitas politik luar negeri Indonesia," sambung Jokowi.

Keempat adalah peran indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Presiden mengungkapkan Indonesia mendapatkan dukungan 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan.

"Perolehan ini sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang, perjuangan diplomat kita dan juga dari setiap pertemuan kita dengan kepala negara, kepala pemerintahan dengan negara-negara sahabat," kata dia.

Presiden mengatakan, setiap bertemu dengan kepala negara dan kepala pemerintahan selalu mengangkat pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB.

"Kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat," kata Presiden.

Jokowi mengungkapkan, kampanye Indonesia ini dilakukan dalam jangka panjang, bersih, tidak menghamburkan uang dan mengedepankan rekam jejak Indonesia.

"Rekam jejak Indonesia dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB," tegas Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpesan secara khusus kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina.

"Isu Palestina akan jadi prioritas Indonesia dalam Dewan Kemanan PBB," tegasnya.

Presiden juga meminta kepada Menlu, dalam enam bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk dalam Dewan Keamanan PBB, dimulai 1 januari 2019 yang akan datang.

"Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita torehkan dengan baik," pungkas Presiden. (Very)