SP3 Habib Rizieq Menimbulkan Kepanikan di Kubu Prabowo

Jakarta, INDONEWS.ID - Keluarnya SP3 terhadap kasus Habib Rizieq akan meredam gencarnya gerakan kontra-pencitraan terhadap Presiden Jokowi yang akan berlaga di Pilpres 2019 nanti.

“SP3 terhadap Habib Rizieq juga diduga menimbulkan sedikit kepanikan politik di kubu Prabowo, jika Habib Rizieq berbelok arah mendukung Jokowi atau lebih moderat,” ujar Sekjend Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Girindra Sandino dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Seperti diketahui, pertemuan antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan Amin Rais, yang sowan ke Habib Rieziq beberapa waktu silam di Mekah, ramai diberitakan media massa. Pertemuan tersebut lalu diikuti dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam dugaan kasus Chat Pornografi Habib Rizieq, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

Menurut Girindra, pertemuan tersebut menunjukkan betapa seriusnya ambisi elit politik tersebut untuk mendapat dukungan dari  Habib Rizieq yang  memiliki basis massa mengakar  dari kalangan Agamis demi meraih kemenangan dalam ajang Pilpres 2019 nanti. Terlebih pertemuan itu diadakan di Mekah, jelas merupakan pencitraan politik yang cerdas untuk mendapat simpati kaum Agamis. 

“Juga betapa signifikannya pengaruh Habib Rizieq dalam peta politik Indonesia saat ini, terlebih menjelang kontestasi demokrasi nasional yang sebentar lagi digelar. Namun demikian hal tersebut tidak menjamin kalangan arus bawah memberi dukungan kuat yang sudah mulai jenuh dengan pencitraan menggunakan isu-isu agama,” ujar Girindra.                                    

Menurut Girindra, rumor politik bahwa Amin Rais akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto merupakan hal yang sah-sah saja. Namun demikian hal itu bisa menjadi “blunder politik”, mengingat Amin Rais saat ini bukan sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan belum tentu internal PAN dan koalisi setuju dengan pencalonan tersebut.

“Pasangan Prabowo-Amin Rais tidak mengakomodasi pemilih luar Jawa. Sentimen pasar politik luar Jawa yang diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas akan lenyap. Belum lagi sentiment isu politik di kalangan aktivis pro demokrasi terkait rekam jejak Amin Rais yang sangat sedikit sumbangsihnya terhadap gerakan panjang menggulingkan Orde Baru,” ujarnya. 

Hingga saat ini, survei menempatkan elektabilitas Jokowi tak tersaingi oleh para lawan politiknya. Bahkan, Jokowi unggul di beberapa provinsi yang merupakan kantong suara besar. Namun demikian kubu Jokowi diharapkan tidak terlena terhadap hasil-hasil suvei, di samping situasi dan kondisi politik yang cepat berubah.

Pengalaman menunjukkan survey bisa saja memiliki potensi ketidakakuratan (potential for inaccuracy) yang biasanya tercermin dalam tingkat margin of error. Dapat juga terjadi, apa yang dikenal sebagai non-response bias, yaitu bias dalam pemilihan sampel yang tak representatif. Berbagai bias dimungkinkan dalam survey, seperti konstruksi pertanyaan terarah, atau pun coverage bias yaitu sampel yang tidak mewakili populasi, sebagai konsekuensi metodologi yang digunakan.

Pun demikian prospek volatilitas pemilih yang tidak menjatuhkan pilihan terhadap Jokowi rendah. “Sementara waktu sampai menjelang pemungatan suara Pilpres 2019 masih cukup panjang untuk menggarap ‘kantong-kantong dukungan politik’ serta terbuka upaya meminimalisasi resistensi politik,” pungkasnya.  (Very)