Golkar Ngotot Ajukan Airlangga Jadi Cawapres

Oleh : budisanten - Kamis, 12/07/2018 19:51 WIB

Partai Golkar tetap ngotot mengajukan Airlangga Hartarto menjadi Cawapres berdampingan dengan Capres Joko Widodo pada Pilpres 2019. (foto:dok)

Jakarta, INDONEWS.ID - Nama Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, termasuk dalam masuk bursa Cawapres Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Dan, para punggawa partai berlogo pohon beringin itu terus berusaha keras agar sang ketua umum terpilih jadi Cawapres.

Berbagai usaha terus dilakukan punggawa partai tersebut untuk menggolkan Airlangga Hartarto mendampingi Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2019.

Salah satunya adalah menempatkan Golkar sebagai partai setia pendukung pemerintah. 

Hal itu diungkapkan politisi Partai Golkar, Dave Laksono, yang tetap berkukuh mengajukan Airlangga Hartanto menjadi Cawapres Jokowi.

"Kami sudah memberikan segalanya yang kami miliki untuk pemerintah. Jadi selayaknya, Pak Airlangga jadi Cawapres Pak Jokowi," kata Dave Laksono, di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Dikatakan, Golkar menjadi terdepan dalam memastikan program pemerintah mendapatkan anggaran dan terlaksana dengan baik. Di Partai Golkar, semua satu suara mengajukan Airlangga sebagai Cawapres.

Terkait hasil survei yang mengusulkan sosok nasionalis sebaiknya berpasangan dengan sosok religius, seperti ulama, santri, atau yang dekat dengan organisasi masyarakat keagamaan, Dave Laksono menyebut Golkar juga merupakan partai yang religius dan nasionalis.

"Golkar ini kan juga religius dan nasionalis, jauh sebelum Partai Demokrat mengatakan dirinya nasionalis religius, Golkar sudah mempraktikkan hal tersebut," tegas Dave.

Dia mencontohkan dalam penentuan calon legislatif atau kepala daerah, Golkar mempertimbangkan sosok religius dan nasionalis dalam kebijakan-kebijakan Golkar.

Namun jika pilihan Jokowi tidak pada Airlangga, Golkar tetap merapat, tetapi akan meminta penjelasan atas keputusan yang diambil.

Menurut Dave, harus dibicarakan lagi. Parpol dan Jokowi harus duduk bersama untuk menentukan Cawapres.

Dia meyakini suatu kebijakan tidak diambil tergesa-gesa dan semena-mena tanpa melalui proses dan penjelasan yang diberikan harus jelas bagi seluruh partai. (ato)

 

Artikel Terkait