Pakar hukum tata negara Mahfud MD (istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Akhir-akhir ini teka-teki siapa yang akan mendampingi Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 telah menjadi isu politik yang sexy. Betapa tidak, masing-masing kelompok elit politik dan kekuatan politik menawarkan berbagai orang per orang sebagai kandidat pendamping Jokowi dengan kelebihan-kelebihan dan wacana-wacana yang akan terbentuk jika orang tersebut menjadi pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.
Salah satunya di antaranya adalah Prof. Dr. Mohommad Mahfud MD.,S.H, yang digadang-gadang sebagian kelompok untuk menjadi pendamping Jokowi. Mahfud MD dinilai memiliki kelebihan, baik kelebihan akademis, lekat dengan NU dan sebagainya.
Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (INDENIS) berpendapat bahwa tokoh yang ingin tampil menjadi kandidat dalam kontestasi demokrasi, yang kelak akan dipilih oleh rakyat harus memiliki modal politik, yang menjadi modal financial dan modal sosial.
“Adalah penting bagi politisi maupun partai politik untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) untuk memperbesar modal politik yang dimiliki. Dalam teori persaingan, biaya persaingan berbanding lurus dengan intensitas persaingan. Semakin tinggi dan ketat persaingan maka semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan. Maka tidak dapat dipungkiri modal capital (uang) sangat penting. Terlebih nanti jika berhadapan dengan pesaing yang menjalankan politik agresif maka biaya yang harus dikeluarkan juga merupakan fungsi dari ‘counter attack’,” ujar Direktur Eksekutif INDENIS, Girindra Sandino, di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).
Selanjutnya adalah adalah modal sosial (social capital). Dalam hal ini kandidat harus memilki atau lebih mengedepankan akumulasi dari kredibilitas, popularitas, dan jaringan yang terdapat dalam masyarakat, miminal organisainya sendiri. Karena legitimasi politik dimiliki ketika seseorang mendapatkan dukungan massif dari masyarakat dan organisasasi kemasyarakatan. Masyarakat harus memiliki modal sosial yaitu adanya pengakuan (recognition), perhatian dan ketenaran dalam masyarakat.
“Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang sudah dibangun oleh Mahfud MD dalam dua bentuk modal tadi, jangan malah membuat resistensi politik struktural dalam organisasinya sendiri. Bahkan terlontar dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP-PKB Jazilul Fawaid yang bilang bahwa diusungnya nama Mahfud MD yang diwacanakan menjadi cawapres Jokowi tidak mempresentasikan Nahdlatul Ulama dan para kiai. Maka dapat disimpulkan modal politik, baik modal financial maupun modal sosial nihil untuk seorang Mahfud MD,” ujarnya.
Berikutnya, saat ini terjadi pergeseran perilaku pemilih. Bahwa pemilih sekarang tidak lagi menjadikan parpol maupun ideologi sebagai acuan utama preferensi pemilih, akan tetapi lebih kepada figur kandidat. Sementara figur Mahfud MD tidak akan terjual dalam pasar politik, bahkan bisa jadi tidak laku.
Ketiga, faktor bahwa Mahfud MD adalah seseorang kelahiran Sampang, Madura Jawa Timur. Sehingga pemilih luar Jawa akan memalingkan pilihannya secara psikologis kepada pemilih yang mewakili mereka, yakni kandidat yang berasal dari luar Jawa. Hal ini akan berdampak buruk bagi perolehan suara Jokowi dalam Pilpres 2019.
Keempat, jangan disamakan kondisi dan situasi sosoal-politik dalam pemilu-pemilu masa lalu. Bahwa situasi politik saat ini sangat berbeda dimana fenomena seorang alim ulama, sudah tidak terbantahkan secara politik menjadi tokoh sentral yang dipercaya publik. Oleh karena masyarakat sudah muak dengan tokoh-tokoh politik atau pejabat yang kerap tersadung korupsi. Dan para ustadz-ustadz sat ini bisa mengumpulkan jutaan orang dalam tausiah atau ceramah-ceramahnya.
Oleh karena itu, isu-isu yang beredar bahwa Istana mencari pendamping Jokowi yang merupakan seorang ulama adalah tepat dan pasti melalui kajian yang sangat dalam dan ilmiah.
Keenam, ini yang terpenting, bahwa kubu Jokowi harus memiliki kepekaan ekstra kewaspadaan atau hati-hati. Walau Mahfud MD seorang negarawan yang baik, cerdas, akademisi yang produktif yang memiliki rekam jejak yang baik, namun demikian patut dicermati, bahwa tidak tertutup kemungkinan gerakan yang mengusung tokoh yang tidak memiliki basis, modal sosial-politik, tidak memiliki jejaring yang luas.
“Selain itu, Mahfud MD juga tidak memiliki akseptabilitas tinggi di pasar elektoral dan elektabilkitas yang pas-pasan, dapat diduga sebagai ‘jebakan politik’ pihak lawan untuk menjerumuskan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019,” pungkas Sekjen Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) ini. (Very)