Survei: Publik Inginkan Capres dan Cawapres yang Wacanakan Isu Kebangsaan

Jakarta, INDONEWS.ID - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam temuan terbaru menyebutkan mayoritas publik inginkan capres dan cawapres yang lebih mewacanakan isu kebangsaan dan kebersamaan yang angkanya mencapai 75,3 persen.

"Hanya 16,6 persen publik menyatakan tidak perlu wacana kebersamaan dan sisanya 8,1 persen publik menyatakan tidak tahu," kata peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa kepada pers di Jakarta, Selasa.

Ardian menyatakan, peran Civil Society dianggap kurang mewacanakan isu kebangsaan dan kebersamaan. Lebih dari setengah publik (53,7%) menyatakan civil society kurang memberi perhatian akan isu kebangsaan dan kebersamaan. Sedang 37,8% publik menyatakan civil society cukup memberikan perhatian kepada isu kebangsaan dan kebersamaan. Sisanya 8,5 persen menyatakan tidak tahu tidak jawab.

LSI Denny JA mencatat dalam waktu 13 tahun, publik yang Pro-Pancasila menurun sekitar 10 persen.

"Di tahun 2005 publik yang Pro-Pancasila masih 85,2 persen, di tahun 2018 ini angkanya 75,3 persen persen. Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian. Publik berharap capres/cawapres 2019 lebih banyak mewacanakan isu kebangsaan dan kebersamaan," kata Ardian.

Pada 2005, publik yang Pro-Pancasila angkanya 85,2 persen. Lima tahun kemudian, 2010, angkanya menjadi 81,7 persen. Ditahun 2015 angkanya menjadi 79,4 persen, dan ditahun ini (2018) menjadi 75,3 persen.

Disisi lain, publik yang pro-NKRI Bersyariah mengalami kenaikan dari sebesar 4,6 persen di tahun 2005. Kemudian menjadi 7,3 persen ditahun 2010. Pada tahun 2015 menjadi 9,8 persen. Pada 2018 menjadi 13,2 persen. Dalam kurun waktu 13 tahun ada kenaikan persetujuan publik terhadap NKRI-bersyariah 9 persen.

Menurunnya Pro-Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah. Segmen yang berpenghasilan kurang dari 1juta. Pada tahun 2005, publik Pro Pancasila masih sangat dominan di angka 91,%. Kemudian menurun pada 2010 menjadi 85,7%. Tahun 2015 menjadi 79,1%, dan 2018 menjadi 69,1%.

Begitu pula dengan segmen berpenghasilan 1-2 juta, terjadi penurunan, dari 2005 sebanyak 86,7%, sekarang di 2018 diangka 78,1%. Untuk segmen berpenghasilan 2juta keatas, angkanya cukup stabil di angka 77%-an, dari 2005 hingga sekarang di 2018.

LSI Denny JA mencatat ada tiga alasan penurunan Pro-Pancasila, yaitu pertama alasan ekonomi, kedua alasan paham alternatif. Ketiga alasan sosialisasi. Alasan Sosialisasi karena paham Pancasila semakin tidak tersosialisasi secara efektif dari masyarakat ke masyarakat.

Survei LSI Denny JA ini dilakukan pada 28 Juni – 5 Juli 2018 melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen.

Survei dilaksanakan di 34 propinsi di Indonesia. Survei juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif melalui analisis media, FGD, dan in depth interview. Survei ini dibiayai sendiri oleh LSI Denny JA. (very)