Mendagri: Pemimpin Jangan Abaikan Desa

Bandar Lampung, INDONEWS.ID - Jangan anggap remeh desa, termasuk didalamnya posisi kepala desa. Dan jangan pula disepelekan keberadaan masyarakat desa. Sebab mayoritas penduduk Indonesia ada di desa.  Maka, pemimpin dari bupati, gubernur sampai presiden jangan abaikan desa. Demikian  dikatakan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo  saat memberi sambutan dalam acara Launching Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menurut Tjahjo, posisi desa dan kepala desa tak boleh diremehkan. Bahkan sangat penting. Seseorang tak bisa jadi pemimpin, baik itu jadi bupati dan gubernur atau bahkan presiden tanpa peran serta dukungan salah satunya adalah dari masyarakat desa dan  kepala desa itu sendiri. Karena itu, kalau ada kepala daerah tak memperhatikan desa, sama saja seperti kacang lupa kulitnya.

" Maka kalau ada bupati tak anggarkan dana  untuk desa, itu  kebangetan," kata Tjahjo di Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, sebentar lagi tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan segera dibuka. Jika tak ada aral melintang, pada bulan Agustus nanti, partai atau gabungan partai sudah harus mendaftarkan pasangan capres dan cawapres.

" Ini sudah memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Seperti diketahui pada  2015  2017 dan 2018 Pilkada telah dilaksanakan dengan tuntas. Walau mungkin ada gugatan di MK, tapi secara keseluruhan berjalan aman," katanya.

Karena itu, mendagri mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018. Termasuk para kepala desa serta aparat keamanan.

" Pemerintah tiap hari kita terus melakukan konsolidasi, dan mengevaluasi agar Pilkada aman. Dan pemilihan di 171 daerah yang wakili mayoritas pemilih berjalan lancar dan baik," ujarnya.

Tjahjo pun mengingatkan, bahwa hukum tegak lurus bagi aparatur pemerintahan dari pusat hingga daerah. Siapa pun presiden dan dari mana pun asal partainya. Hukumnya tegak lurus. Tak boleh ada yang membalelo.

" Jadi siapa pun  presidennya,  dari mana pun partainya, bagi aparatur wajib hukumnya tegak lurus kepada pimpinannya. Siapa pun pimpinannya,  sebagai  bagian sistem pemerintahan negara dari pusat,  daerah sampai desa. Ini harus jadi komitmen kita," kata Tjahjo.(hdr)