Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
Jakarta, INDONEWS.ID - Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, tingkat kemiskinan di Tanah Air telah turun di angka satu digit, yakni 9,82 persen atau yang terendah dalam sejarah sejak krisis tahun 1998.
Berdasarkan laporan BPS, salah satu faktor yang berperan dalam penurunan angka kemiskinan tersebut adalah program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang terus meningkat dan disalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Kendati demikian, agar Pemerintah dapat terus menurunkan angka kemiskinan, maka dibutuhkan peran serta pemerintah daerah (pemda) dalam membantu memverivikasi data penduduk miskin, sehingga penyaluran Bansos semakin tepat sasaran.
Demikian disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan" bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018).
"Peran pemda dalam verifikasi data sangat penting, karena Kemensos tidak punya tangan di daerah. Kalau pemda lambat update data, kurang akurat, maka akhirnya Kemensos akan mendistribusikan Bansos tidak tepat. Daerah sangat penting, bukan hanya tugas pemerintah pusat. Paling tidak daerah harus bantu data verifikasi data seakurat mungkin," katanya.
Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan bahwa penyaluran Bansos Tunai pada Tahap I bulan Februari 2018 dan Tahap II bulan Mei 2018 telah disalurkan secara tepat waktu sebanyak 97 persen.
Selain itu, kata Harry, penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kuartal I 2018 sekitar 95 persen telah dilaksanakan sesuai jadwal.
"Target penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah dari capaian tersebut terus diikhtiarkan oleh Pemerintah. Diharapkan pada Maret 2019 persentase angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan signifikan menjadi 9,3 persen," ujarnya. (Hdr)