Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro
Jakarta, INDONEWS.ID - Untuk menjaga angka kemiskinan tetap rendah, maka Indonesia harus bebas dari krisis ekonom. Demikian ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro yang disampaikan dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema "Fakta Penurunan Angka Kemiskinan" bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Menurut Bambang, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan anjlok. Setelah 20 tahun reformasi 1998, pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, tepat di angka 9,85 persen.
Bambang menjelaskan faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik, serta strategi khusus dalam penganggulangan kemiskinan untuk 2018.
Selanjutnya Bambang memaparkan bahwa dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan.
Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.
Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan.
Kedua, meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir. “Kemiskinan di perdesaan paling banyak dari buruh tani. Dengan adanya perbaikan upah riil buruh tani akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.
Ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain: (i) perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu; (ii) penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya; (iii) reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan (iv) optimalisasi penggunaan dana desa.
Selanjutnya Menteri Bambang menjelaskan bagaimana BPS menentukan siapa yang hidup di bawah garis kemiskinan dan siapa yang berada di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan konsumsi komoditas pangan tertentu yang dinyatakan dengan kalori.
Strategi lainnya adalah dengan perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, serta padat karya tunai (cash for work) untuk masyarakat kurang mampu.(hdr)