Irwan Prayitno dalam diskusi di Hotel Balairung, Matraman Jakarta Pusat pada Kamis, (9/8). (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengakui upaya peningkatan nilai investasi bisnis dalam pemberdayaan bisnis perikanan dan kelautan yang ada di wilayahnya banyak menerima keluhan dari pelaku bisnis dan stakeholder yang berkaitan dari berbagai aspek. Mulai dari sengketa lahan maupun birokrasi, yaitu kepengurusan ekspor dari sumber daya alam yang ada.
Keluhan-keluhan ini terungkap pada saat kegiatan seminar dan diskusi pada kegiatan yang diadakam di Hotel Balairung, Matraman Jakarta Pusat pada Kamis, (9/8). Selain diskusi dan seminar, dalam kesempatan ini juga dilakukan sebuah perjanjian kerjasama (MoU) yang dilakukan oleh PT. Penanaman Nasional Madani dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Irwan Prayitno mengakui memang masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh para pengusaha atau pelaku bisnis di bidang perikanan dan kelautan ini. Salah satunya adalah masalah sengketa tanah dan juga kendala dalam melakukan ekspor hasil SDA yang ada.
"Iya kita memang masih memiliki beberapa kendala seperti itu. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah kita. Hal yang kita lakukan dengan melakukan berbagai upaya kerja sama dengan beberapa stakeholder yang berkaitan. Kita sebagai pemerintah provinsi tentu saja menginginkan yang terbaik untuk semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya MoU ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut," bebernya kepada INDONEWS.ID di lokasi acara.
Senada yang diungkapkan oleh Gubernur Sumatra Barat, Eko Djalmo Asmadi selaku Dirjen PDSKP KKP RI juga mengakui jika masukan dan keluhan yang serupa. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan akan melakukan upaya yang dapat mempermudah para pelaku bisnis ini melakukan pemasaran hasil perikanan dan kelautannya.
"Sesuai dengan komitmen kita, dimana kita akan terus berupaya memberikan solusi yang terbaik kepada semua pihak untuk terus mendukung dan membantu baik dari segini infrastuktur dan mengakomodir dan memfasilitasi dengan instansi serta kementerian lainnya," katanya.
Sementara itu mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak Dirjen KPP ini diakui kalau kendala logistik masih dikatakan sebagai isu yang paling nyata.
"Saya kira untuk Dirjen kami, kendala yang masih bisa dibilang paling nyata itu adalah isu logistik. Jadi sekarang upaya yang masih kita kerjakan adalah bagaimana membuat indonesia secara logistik bisa lebih kompetitif lagi," ujarnya.
Oleh karena itu, beberapa upaya yang sedang dilakukan oleh Dirjen KPP ini adalah dengan cara menghubungkan dengan beberapa stakeholder supaya bisa dapat mengharmonisasikan dengan segala bentuk kargo supaya menjadi lebih murah.
"Misalnya ketika akan mengekspor barang, kita upayakan cari cara agar akomodasi tersebut tidak terlalu besar," ujar Eko. (Ronald Tanoso)