Politik

KIK : tagar 2019GantiPresiden Langgar Etika Kampanye

Oleh : luska - Selasa, 28/08/2018 15:30 WIB

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ahmad Rofiq. (Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ahmad Rofiq menilai tagar #2019GantiPresiden telah melanggar etika berkampanye.

"Secara etik memang seharusnya masyarakat itu diberikan satu pemahaman demokrasi yang cukup baik, ini kan sangat memecah belah, bahwa (tagar) ganti presiden itu sebagai bagian dari keharusan. Padahal kan, kita mesti menghormati bahwa pak Jokowi juga masih punya kesempatan maju kembali," kata Rofiq kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2018).

KIK menyayangkan tagar ini telah menyebarkan rasa kebencian dan cenderung mengarah pada tindakan provokatif.

"Kalau mereka berdalih bahwa ini alasannya demokrasi, ya, demokrasi mestinya dalam konteks yang positif yang membangun satu kebersamaan ke depan," imbuhnya.

Dikatakan Rofiq wajar saja bila pihak keamanan turun tangan, karena ada kegiatan yang melanggar hukum. Petugas keamanan itu harus tetap menjaga suasana kondusif di dalam masyarakat.

"Saya kira kalau ada kegiatan yang sifatnya melanggar hukum dalam konteks ini, ya memang semua perangkat negara harus ikut menertibkan. Itu sah dalam konteks konstitusi ya," tutupnya.

Sebagai informasi, sejumlah deklarasi tagar #2019gantipresiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh. Lalu di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan tersebut, Neno Warisman dihadang massa yang menolak deklarasi tagar #2019GantiPresiden.

Ggerakan tagar #2019GantiPresiden dipelopori oleh partai pengusung Prabowo Subianto agar memenangkan Pilpres 2019. Di mana seharusnya, tema kampanyenya bisa lebih positif dibanding tagar yang dianggap memecah belah bangsa. (Lka)

Artikel Terkait