Jangan Berbuat Salah Atau Blunder, Agar Elektabilitas Tidak Melorot

Oleh : very - Senin, 17/09/2018 17:01 WIB

Pasangan Capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin (istimewa)

Oleh : Pramitha Prameswari *)

Perlu ada sinergitas dan komunikasi yang intensif diantara seluruh segmen dalam tiap-tiap kubu agar dapat memenangkan Pilpres 2019, namun khusus kubu petahana atau kubu Jokowi-KH Ma’ruf Amin jelas memerlukan usaha yang lebih karena sejatinya “mempertahankan gelar” jelas lebih berat dibandingkan dengan “merebut gelar”. Walaupun, Presiden Jokowi mempunyai berbagai nilai tambah yang dapat meningkatkan elektabilitasnya antara lain Joko Widodo adalah figur yang bersih dari korupsi dan diakui atau tidak, proses reformasi birokrasi semakin bagus di Indonesia.

Modal lainnya bagi Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2019 adalah bagaimana seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan kinerja dan outcome mereka, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Dalam perkembangan terakhirnya, ternyata banyak tindakan yang dilakukan oleh unsur birokrasi atau aparat negara yang dapat menyebabkan turunnya elektabilitas Jokowi, seperti misalnya aksi unjuk rasa ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya, di jalan Sultan Alauddin, 12 September 2019 yang berakhir bentrok, karena dibubarkan paksa oleh pihak keamanan. Seharusnya, aparat penegak hukum dan aparat keamanan tetap bersikap proporsional dan profesional dalam menyikapi maraknya aksi unjuk rasa, agar tidak terjadi politisasi sehingga menurunkan elektabilitas petahana.

Penanganan unjuk rasa mahasiswa yang dapat dinilai benar adalah ketika Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa, berunjuk rasa di depan Kampus 1 UIN Alauddin, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis, (13/9/2018). Dalam Aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintahan Jokowi-JK mundur dari jabatannya. Pasalnya, Jokowi-JK dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Salah satu indikasi gagal karena tingginya nilai Dollar AS.

Selain berunjuk rasa, massa aksi juga memblokade Jalan Sultan Alauddin dengan menggunakan mobil kontainer. Disaat bersamaan aksi unjuk rasa tersebut, ratusan suporter klub sepakbola PSM Makassar tengah berkonvoi dan memasuki ruas jalan yang ditutup oleh mahasiswa. Tak mau mengalah, suporter PSM Makassar memaksakan diri lewat  jalur yang telah ditempati oleh HMI Cabang Gowa Raya. Akibatnya, kericuhan pun terjadi. Dua “kelompok” di antaranya nyaris bentrok. Namun, keributan tersebut bisa diredam oleh pihak kepolisian. Kelompok supporter PSM Makassar akhirnya berbalik dan menuju Stadion Andi Mattalatta. 

Contoh lainnya yang dapat menurunkan elektabilitas Jokowi adalah belum dipenuhinya janji-janji pengangkatan guru-guru honorer di Indonesia yang menyebabkan pada tanggal 18 September 2018, ribuan guru honorer akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Hal ini perlu segera disikapi karena jumlah guru honorer yang cukup besar, sehingga akan sangat merugikan petahana jika suaranya diambil oleh “kubu sebelah”. Masalah kesejahteraan baik gaji, tunjangan sertifikasi dan tunjangan-tunjangan lainnya yang menjadi hak ASN, TNI dan Polri, termasuk honorer harus tetap dikedepankan untuk dibayarkan oleh negara seperti upaya pemerintah yang juga “menghargai” jasa pahlawan Asian Games 2018 dengan tidak menunda pembayaran bonusnya. Hal-hal seperti ini juga berpotensi menurunkan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2018. 

Sementara itu, masalah lainnya adalah gaduh impor pangan kembali diungkap ke publik. Tercermin dalam ikhtisar pemeriksaan BPK tahun 2015 hingga semester I 2017, yang dirilis awal April 2018, tampaknya manajemen impor pangan acak adul. Dalam audit BPK itu setidaknya sebelas temuan kesalahan kebijakan impor yakni pada beras, gula, garam, dan daging sapi.  

Kesalahan bisa dikelompokkan jadi empat. Pertama, impor tidak diputuskan di rapat tertinggi di Kemenko Perekonomian. Ini terjadi pada impor gula kristal putih 1,69 juta ton untuk swasta, impor 50 ribu ekor sapi buat Bulog, impor daging sapi 97.100 ton pada 2016, impor 70.100 ton, dan 17 ribu ton daging sapi kepada PT Impexindo Pratama.

Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis: Kementerian Pertanian. Ini terjadi pada impor gula kristal mentah 108 ribu ton kepada PT Adikarya Gemilang, impor beras kukus 200 ton oleh Bulog, impor daging sapi 97.100 ton pada 2016, impor daging sapi 17 ribu ton kepada PT Impexindo Pratama, dan impor daging sapi 10 ribu ton kepada Bulog. 

Hal lainnya seperti masalah di Pelabuhan Laut Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang sebenarnya merupakan pelabuhan utama, strategis dan vital untuk menunjang kemajuan perekonomian mereka, namun ternyata kurang mampu mengantisipasi meningkatkan intensitas dinamika dan mobilitas bongkar muat kapal, terutama yang bertonase besar, disebabkan karena overlapping dalam manajemennya. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian kementerian terkait, bahkan Presiden Jokowi perlu memsupervisinya, karena pelabuhan laut bagian dari mimpi besar menciptakan “Poros Maritim Global” di Indonesia.

Contoh-contoh diatas jelas perlu diantisipasi dan diselesaikan oleh kementerian dan lembaga terkait agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terjaga, termasuk masyarakat percaya bahwa sesuai dengan Nawacita maka “negara hadir” dalam menyelesaikan permasalahan warganya.

Yang terakhir perlu diperhatikan oleh kubu Timses Jokowi-KH Ma’ruf Amin adalah tetap fokus untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat dengan program-program, rencana, visi dan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan mereka jika Jokowi diberikan kepercayaan kembali oleh masyarakat Indonesia untuk kedua kalinya pada Pilpres 2019. 

Sebagai kubu petahana, mereka juga harus lebih cerdas, sabar dan tidak terburu-buru atau reaksioner dalam menyikapi perkembangan strategis dan taktis menjelang Pilpres 2019 maupun selama persiapannya sekarang ini. Tetap fokus mengingatkan jajarannya agar tidak menebarkan kebencian/bigotry, hate-speech apalagi hoax, agar masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah saat ini masih layak dipercaya dan diberikan kepercayaan untuk kedua kalinya memimpin Indonesia.

Kalau tidak banyak blunder-blunder politik yang dilakukan dan disisi lain ditunjang dengan kinerja yang semakin profesional, efektif dan efisien dari jajaran kementerian dan lembaga negara, serta pembangunan infrastruktur yang dapat diselesaikan tepat waktu, maka sebenarnya kekuatan politik kubu Jokowi-KH Ma’ruf Amin lebih kuat dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan seperti dikemukakan Presiden bahwa masyarakat sekarang ini sudah semakin cerdas dalam memilih pemimpin dan tetap akan memperhatikan track record calon pemimpinnya.

*) Penulis adalah pemerhati masalah Indonesia. Tinggal di Mranggen, Semarang, Jawa Tengah.

Artikel Terkait