Menkopolhukam: Pemilu 2019 Lebih Rumit dan Kompleks

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa Pemilihan Umum 2019 akan lebih rumit, kompleks, dan massal daripada pemilu yang lalu. Karena akan dilaksanakan secara serentak mulai dari pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden.

“Pemilu 2019 memang lebih rumit, lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu. Karena memang secara serentak akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif dan Presiden maupun Wakil Presiden,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai melakukan video conference dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2018 dengan agenda Sinergi TNI Polri dengan Stake Holder Lainnya dalam rangka Pengamanan Tahapan Pemilu 2019 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Dalam pemilihan legislatif di tingkat pusat dan daerah, paling tidak disampaikan ada 5 pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat, termasuk DPD. Menurut Menko Polhukam, jika dilihat bahwa kontestan yang terlibat yakni melibatkan para partai politik.

Wiranto menjelaskan, partai politik juga tentu berkontestasi untuk supaya eksis sebagai parpol dengan batas parliamentary threshold 4 persen.

“Kalau sampai tidak lewat dari itu, ya dia akan tersingkir dari perpolitikan nasional karena itu parpol sendiri juga melaksanakan kontestasi,” kata  Wiranto.

Lebih lanjut Wiranto mengatakan, hal terpenting yang diperlukan adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung memilih pilihan mereka.

Kemudian, Wiranto juga berharap agar para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.

“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” ujar Menko Polhukam Wiranto.

Mantan Panglima ABRI tersebut menyampaikan bahwa pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik daripada aksi mengatasi setelah terjadi masalah. Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.(hdr)