Nasional

Ketua DPR Minta Kemendagri Agar Dorong Pemda Buat Kebijakan Atasi Kekeringan

Oleh : very - Rabu, 03/10/2018 13:03 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) (foto istimewa)

 

Jakarta, INDONEWS.ID - Kekeringan melanda sejumlah wilayah di tanah air. Puncak kekeringan yang disertai angin kencang dapat memantik titik api di kawasan hutan yang terjadi di beberapa wilayah. Sejauh ini titik api misalnya terdapat di 13 Kecamatan di Wonogiri, Palangka Raya, Kabupaten Klaten dan 5 Kecamatan di Lombok Timur.

Terkait kekeringan yang menyebabkan kebakaran tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa pihaknya mendorong Komisi VIII DPR meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan dalam menghadapi masalah kekeringan tersebut.

“Seperti memberikan suplai air bersih secara gratis, menyediakan pompa air untuk irigasi, pengadaan tandon air, maupun bantuan lainnya, mengingat persediaan air bersih di wilayah-wilayah tersebut semakin menipis,” ujarnya dalam pernyataan singkat di DPR, Selasa (2/10/2018).

Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya juga mendorong Komisi II DPR dan Komisi VIII DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemda bersama BNPB dan BPBD untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya guna menanggulangi bencana kekeringan yang terjadi setiap tahunnya.

“Mendorong Komisi V DPR dan Komisi VII DPR meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk menjelaskan kondisi musim kemarau di Indonesia yang sudah mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekeringan air dan mengakibatkan munculnya beberapa titik api, serta bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan modifikasi cuaca dengan membuat hujan buatan, guna menanggulangi kebakaran hutan, penyebaran titik api, dan asap yang ditimbulkan akibat adanya kebakaran lahan,” ujarnya.

Selain itu, Ketua DPR akan mendorog Komisi II DPR, Komisi V DPR, Komisi VII DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemda, BPBD, dan BPPT untuk melakukan kajian dan berinovasi dalam menyelesaikan masalah kekeringan dengan memperhatikan letak geografis di daerahnya, seperti membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air.

Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, guna mengatasi permasalahan kekeringan tersebut.

Selain itu, mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan reboisasi (penghijauan kembali) hutan sebagai solusi dan langkah antisipatif dalam menghadapi permasalahan tanah puso dan kekeringan di setiap daerah.

Menurut Bambang, pihaknya juga akan mendorong Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemda untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada petani mengenai lahan yang dimiliki, sehingga petani dapat menanam jenis tanaman sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Hal ini misalnya dengan memperkenalkan padi gogo kepada para petani sebagi alternatif padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, serta mempersiapkan alat pompa di lahan-lahan yang masih memiliki potensi air, sehingga tidak menghambat hasil produksi pangan.

Selain itu, mendorong Komisi II DPR meminta Kemendagri melalui Pemda untuk membuat kebijakan permanen dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, merawat sumber air, dan hemat air saat musim kemarau sebagai langkah dalam mencegah terjadinya kekeringan.

“Mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan dan tidak melakukan konversi lahan terutama di daerah hulu, membuat sumur resapan, dan tid, ak boros dalam menggunakan air, guna menjaga kelestarian air,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait