Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kapolri Tito Karnavian tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kapolri Tito Karnavian tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Menurutnya, Tito tak perlu larut ataupun terganggu atas isu adanya dugaan aliran dana dari Basuki Hariman dalam kasus impor daging kepada dirinya.
"Dari penjelasan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasito, Polri sudah meminta keterangan dari saudara Basuki Hariman mengenai hal tersebut. Basuki mengakui bahwa dirinya tidak pernah memberikan dana kepada Kapolda Metro Jaya yang ketika itu dijabat oleh Tito Karnavian," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10/2018) kemarin.
Selain itu, mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, pimpinan KPK juga sudah menegaskan tidak bisa melanjutkan isu ini lebih lanjut.
"Kita tentu percaya integritas KPK dalam menangani kasus hukum. Jika tidak ada bukti yang kuat, tidak mungkin KPK bisa melanjutkan proses hukum sebagaimana mestinya," terangnya.
Dijelaskan, pria yang akrab disapa Bamsoet ini, Basuki Hariman juga sudah menjalani persidangan. Dalam persidangan, tidak ada fakta hukum yang menguatkan kebenaran isu tersebut. Bahkan yang bersangkutan sudah menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
"Dengan demikian, Kapolri Tito Karnavian dan jajarannya tak perlu menghabiskan banyak energi menanggapi isu ini. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Polri," tandasnya.
Politikus Golkar ini mengungkapkan tugas penting Polri yang penting diantaranya pengamanan berbagai event internasional seperti Asian Para Games 2018, Annual Meeting IMF - World Bank di Bali, Natal dan Tahun Baru 2019, serta yang sangat penting menyangkut pengamanan Pemilu 2019.
"Jangan sampai isu ini membuat semangat Polri mengendur. Rakyat menaruh harapan besar kepada Polri untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat," tegasnya.
"Ibaratnya sebuah pohon, semakin tinggi pasti akan menghadapi angin yang semakin kencang. Fitnah, isu agitasi dan propaganda tak bisa dielakan, apalagi terhadap pejabat publik yang dianggap berhasil memimpin sebuah institusi," tutupnya. (ronald)
TAGS : Suap Impor Daging Polri DPR