Menteri PURP memberikan keterangan usai kepada sejumlah awak media setelah memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin, (15/10/2018)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah sedang mempersiapkan masterplan relokasi untuk Kota Palu baru pasca terkena bencana gempa bumi dan tsunami akhir September lalu. Selain mempersiapkan masterplan relokasi kota Palu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam waktu dua tahun sudah harus menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara (Huntara), perbaikan fasilitas dan infrastruktur, serta pembersihan kota.
Hasil dari Rapat Koordinasi Khusus mengenai update penanganan bencana di Sulawesi Tengah dan NTB dilaporkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat basuki Hadimuljono kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (15/10/2018).
Usai melapor kepada Presiden, Menteri PUPR Basuki hadimuljono menjelaskan, bahwa penataan kota Palu pasca bencana tidak mungkin dilakukan di tempat terdampak bencana. Karenanya, dijelaskan Basuki, pemerintah tengah mempersiapkan masterplan relokasi untuk kota Palu baru, pasca terkena bencana gempa bumi dan tsunami akhir September lalu.
Baca juga : Kunjungan ke Tokyo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Pastikan Dukungan Pembangunan Gedung KBRI Tokyo
Selain mempersiapkan masterplan relokasi kota Palu, Kementerian PURP dalam waktu 2 tahun sudah harus menyelesaikan pembangunan Hunian Sementara atau Huntara, perbaikan fasilitas dan infrastruktur serta pembersihan kota.
"Begini, di Palu itu kan semua sudah paham, karena ada 3 hal, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Sehingga sudah tidak mungkin dibangun di tempat semula. Kalau di Lombok kan disitu tempatnya. Ini (Palu) sudah berubah semua, sehingga kita mau bangun Palu baru. jadi kita harus bangun masterplan baru, yang mengadopsi patahan-patahan yang ada dan historikal gempa yang pernah terjadi di Palu," ujar Basuki.
Sebagaimana diketahui bersama, para korban gempa begitu sangat membutuhkan informasi lengkap dari pemerintah mengenai rencana relokasi pemukiman. Mereka sudah tidak mau menggunakan lahan mereka karena lokasinya berdekatan dengan jalur patahan gempa. Oleh karena itu, bantuan pemerintah begitu sangat diharapkan, untuk membangun tempat tinggal yang baru. (ronald)