Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) memimpin rapat tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting/SOM) forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau ke-3 pada Rabu (31/10) di Manado, Sulawesi Utara. (Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman). (Foto: ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Setelah mengawal implementasi visi Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia lewat Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), kini Kemenko Bidang Kemaritiman sedang mempersiapkan Buku Putih tentang diplomasi maritim dan dalam waktu dekat akan segera meluncurkannya.
Baca juga : Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Administrasi Publik. Prof. Dr. Adi Suryanto, S.Sos., M.Si., CHRM
Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Odo Manuhutu usai Kuliah Umum tentang Global Maritime Fulcrum (Poros Maritim Dunia) oleh Dubes RI untuk Kerajaan Inggris Rizal Sukma di Kampus Universitas Binus, Jakarta, Selasa (13-11-2018). "Kita sedang mempersiapkan sebuah acuan mengenai diplomasi maritim untuk digunakan oleh semua stakeholders terkait," ujarnya.
Acuan tersebut, jelas Odo, merupakan implementasi salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) yang telah dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2017.
Menambahkan keterangan tersebut, dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Hukum dan Perjanjian Maritim Budi Purwanto mengatakan bahwa Buku Putih Diplomasi Maritim tersebut saat ini sedang proses pengesahan oleh Menko Bidang Kemaritiman.
"Kami berharap dapat segera dilakukan sosialisasi ke semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan sektor kemaritiman dan semua perwakilan di luar negeri agar diplomasi maritim dapat terpadu dan terarah untuk mencapai visi Presiden dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat" tuturnya.
Sebelumnya, dalam kuliah umumnya, Dubes Rizal Sukma mengatakan urgensi bagi pemerintah untuk menyusun Buku Putih tentang diplomasi maritim. "Dalam salah satu pilarnya, KKI memang telah memuat tentang maritime diplomacy tapi kita masih perlu membuat rujukan teknis khusus tentang diplomasi maritim yang dapat digunakan oleh para diplomat dan Kementerian/Lembaga terkait," terangnya.
Namun demikian, Dubes Rizal mengungkapkan adanya beberapa inisiatif pemerintah RI yang dapat dinyatakan sebagai bentuk diplomasi maritim. "Pertama, kita ada inisiatif forum IORA (Indian Ocean Rim Association), lalu
Inisiatif forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman serta gagasan tentang Indo Pasifik," sebutnya.
Tantangan terbesar terhadap gagasan-gagasan tersebut, lanjut Dubes Rizal, adalah mengkoneksikan satu sama lain agar dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia sesuai dengan rencana aksi di dalam KKI.
Sebagai tambahan informasi, implementasi diplomasi maritim juga ditunjukkan oleh Indonesia dalam kepemimpinannya di berbagai forum Internasional. Forum-forum tersebut antara lain Our Ocean Conference, serta Lokakarya Reguler PBB mengenai berbagai permasalahan di Samudera Hindia.
Hadir pula dalam kuliah tamu tersebut Vice President Universitas Bina Nusantara George Haripoespito, Asisten Deputi Bidang Delimitasi Zona Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Ayodhia Kalake serta peneliti dan akademisi Hubungan Internasional dari beberapa universitas lain di Jakarta. Selain itu, dalam kuliah tamu ini, beberapa perwakilan dari K/L terkait seperti KKP, BMKG, Kemlu, Kemenhub, Bakamla, dll juga turut diundang.
Lebih jauh, kuliah tamu mengenai buku putih diplomasi maritim ini merupakan rangkaian sosialisasi tentang kebijakan kemaritiman yang merupakan realisasi dari visi Indonesia Poros Maritim Dunia.
Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia ( Global Maritime Fulcrum ) telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. (Very)