Menteri Pariwisata Arief Yahya saat di acara China International Travel Mart .
Jakarta, INDONEWS.ID - Menindak lanjuti surat Gubernur Bali Wayan Koster, No 556/4227/IV/Dispar soal penertiban Usaha Pariwisata, kepada bupati dan walikota se - Provinsi Bali terkait persoalan polemik “Zero Dollar Tour” Tiongkok yang sedang hangat di Bali.
Maka dihasilkan tiga poin utama dari isi surat yang ditandangani Gubernur Bali itu secara normatif dinilai cukup fair. Tiga poin tersebut antara lain, yakni penertiban terhadap usaha akomodasi, usaha perjalanan wisata dan perdagangan yang tidak sehat dan melanggar peraturan perundang-udangan.
Sementara itu, dalam siaran persnya pada Selasa,(20/11/2019) Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, saat di acara China International Travel Mart sudah implisit, bahwa pemerintah Tiongkok cukup akomodatif.
"Wisman Tiongkok itu sangat patuh dengan pemerintahnya. Saat erupsi Gunung Agung September 2017, pemerintah Tiongkok mengeluarkan Travel Advice ke Bali, hingga pertengahan Januari 2018. Apa yang terjadi Wisman China langsung drop drastis dan butuh 6 bulan untuk recovery,” jelas Menpar Arief Yahya.
Karena itu, Menpar Arief Yahya mengingatkan agar polemik soal tata niaga antar sesama pelaku industri di Bali jangan berkepanjangan. Karena itu akan menjadi bola salju yang justru “merusak” ekosistem dan masa depan pariwisata Bali sendiri.
“Saya setuju, jika ada pelaku industri yang “nakal”, misalnya tidak berizin atau tidak legal, maka sudah sepantasnya harus ditertibkan. Tetapi yang sudah berizin, sudah beroperasi, sudah berinvestasi, tidak boleh diperlakukan semena-mena,” ujarnya.
Menpar Arief Yahya juga setuju membuat white list antar kedua negara, yaitu daftar pelaku industri yang diizinkan beroperasi yang dikeluarkan oleh kedua negara.
"Di sinilah asosiasi ASITA bisa berperan, karena polemik ini lebih ke B to B (business to business) antar pelaku industri sendiri," tandasnya. (ronald)