Nasional

Komnas HAM Meminta Pemerintah Kaji Ulang Pembangunan Infrastruktur Daerah Rawan Konflik

Oleh : Ronald Tanoso - Rabu, 05/12/2018 22:40 WIB

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (5/12/2018) mengatakan agar tidak terulangnya kembali kejadian kekerasan terhadap pekerja pembangunan infrastruktur di daerah rawan konflik seperti di Papua, pemerintah harus mengkaji pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek secara komprehensif.

Jakarta, INDONEWS.ID - Pasca tragedi penembakan yang dilakukan oknum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para pekerja dari PT. Istaka Karya pada Minggu (2/12/2018) lalu di Kabupaten Nduga, Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut mengecam aksi penembakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Selain itu juga, Komnas HAM meminta pemerintah untuk melakukan kajian secara komprehensif sebelum melakukan pembangunan infrastruktur di daerah rawan konflik. 

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (5/12/2018) mengatakan agar tidak terulangnya kembali kejadian kekerasan terhadap pekerja pembangunan infrastruktur di daerah rawan konflik seperti di Papua, pemerintah harus mengkaji pembangunan infrastruktur dari berbagai aspek secara komprehensif.

"Bagaimana kita meminta pemerintah untuk melakukan suatu proses pencegahan. Proses pencegahan itu salah-satunya harus ia (pemerintah) kaji, agar tidak terulang kembali kan sudah beberapa kali. Tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi dari aspek-aspek sosial budaya, ekonomi dan politik," ujar Ahmad Taufan.

Menurut AHmad Taufan, pengkajian secara komprehensif ini dinilai dapat mengurangi kejadian kekerasan yang dapat menghambat proses pengkerjaan dengan memakan korban jiwa manusia.

Sementara, Komisioner Komnas HAM bidang pendidikan dan penyuluhan, Beka Ulung Hapsara menyatakan dalam pembangunan infrastruktur daerah yang dilakukan pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam proses pembangunan infrastruktur.

"Kami meminta juga kepada pemerintah supaya pencegahannya dilakukan secara komprehensif, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat. Sehingga masyakarat juga ikut serta memiliki atas pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun. Karena mereka akan jadi garda terdepan, supaya yang bisa mencegah peristiwa ini tidak terulang kembali," beber Beka.

Lebih lanjut, Beka menambahkan, Komnas HAM juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi korban dan saksi  atas peristiwa penembakan di Nduga Papua, serta menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun nonfisik bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.

Sedangkan untuk posisi dalam pihak memberikan masukan dan saran yang lebih komprehensif atas peristiwa yang terjadi, Komnas HAM masih mendalami informasi dan keterangan atas peristiwa penembakan ke-31 pekerja pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut.

"Komnas HAM saat ini masih mencari informasi dan keterangan sebanyak mungkin. Supaya kami tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, jadi kami sedang mencari informasi penegak hukum, dari Komnas HAM di papua. Kami juga membuka pintu sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ingin melapor," tandas Beka. (ronald)

Artikel Terkait