Laba Pertamina turun pada tahun 2018 karena faktor internal dan eksternal, diperlukan campur tangan pemerintah baru bisa positif. (foto : ist)
Jakarta, INDONEWS.ID - Bagi Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), tahun 2018 merupakan tahun yang memprihatinkan bagi Pertamina. Pasalnya di tahun itu, laba Perusahaan pelat merah ini turun.
Arie Gumilar, Presiden FSPPB dalam bincang santai dengan media di Jakarta Pusat, mengatakan, pada saat tutup buku tahun 2018, target laba perusahaan yang bisa sampai di atas Rp 20 triliun, ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 5 triliun saja.
Baca juga : Jelang Idul Adha 2022, PTPN VI dan Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Salurkan Puluhan Hewan Kurban
Faktor yang menyebabkan turunnya laba menurut Arie karena faktor eksternal dan internal.
"Faktor eksternal terkait dengan naiknya harga minyak mentah dunia (ICP), dari rencana di APBN yang dipatok USD 48 per barel ternyata pada tahun 2018 ini harga ICP lebih sering di atas harga patokan tersebut, bahkan sempat mencapai USD 80 per barel," jelas Arie.
Hal ini menurutnya, membuat Pertamina harus nombok, karena beli menggunakan dollar, sementara jualnya menggunakan rupiah.
"Ditambah lagi dengan kurs dollar, di mana rupiah kita melemah. Dari APBN dan RKAP kita Rp 13.700, kenyataannya rupiah bisa di atas Rp 14.000," tuturnya.
Baca juga : Serikat Pekerjaan Farkes Reformasi Kecam Penganiayaan Terhadap Tenaga Kesehatan di Palembang
Sementara faktor dari internal terkait kebijakan dari pemerintah sendiri terhadap Pertamina, seperti Program BBM Satu Harga yang dibebankan kepada Pertamina.
Menurut Arie, BBM Satu Harga seharusnya bukan tugasnya Pertamina tetapi pemerintah melalui BPH Migas. Pertamina menanggung beban sekitar Rp 20 triliun.
Faktor lain yang menyebabkan turunnya laba dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Adanya Perpres 43/2018 membuat Pertamina salah satunya harus kembali menyediakan BBM Khusus Penugasan yaitu BBM jenis premium di wilayah Jawa, Madura dan Bali.
Jika tidak ada keberpihakan Pemerintah kepada Pertamina, Arie mewakili FSPPB yakin tahun 2019 pendapatan Pertamina masih tetap negatif.
"Pendapatan Pertamina tahun 2019 masih negatif, kecuali jika ada campur tangan pemerintah, baru bisa positif," ungkap Arie. (syailendra)