Politik

Politisi Partai Golkar Ini Ajak Relawannya Dukung Jokowi Di Pilpres 2019

Oleh : Ronald - Rabu, 16/01/2019 10:55 WIB

Politisi Partai Golkar yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR ini menuturkan, tensi politik tentu akan meningkat dalam momen Pilpres 2019. Terlebih, katanya, berbagai hoaks menyasar Presiden Ketujuh RI itu.

Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang dikenal getol mendukung Presiden Jokowi terus menggerakkan mesin politiknya dalam menghadapi Pemilu 2019.

Selama akhir pekan kemarin, Misbakhun menggenjot konsolidasi relawan pendukungnya di Probolinggo dan Pasuruan. Caleg petahana untuk kursi DPR di dapil Jatim II itu mewanti-wanti relawan pendukungnya tetap kompak.

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, tensi politik tentu akan meningkat dalam momen Pilpres 2019. Terlebih, katanya, berbagai hoaks menyasar Presiden Ketujuh RI itu.

Karena itu, Misbakhun juga membekali relawannya dengan argumen untuk menangkis isu soal utang pemerintah di era Presiden Jokowi. Sebab, selama ini yang selalu digembar-gemborkan penentang Jokowi adalah pertambahan utang pemerintah.

“Kalau ada cerita bayi baru lahir itu sudah punya utang Rp 12 juta, saya tanya bapak dan ibu semua apakah pernah ditarik untuk ikut bayar utang pemerintah? Tidak kan?” kata Misbakbun.

Calon anggota legislatif (caleg) DPR dari Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II itu menambahkan, narasi tentang tambahan utang sengaja dibuat oleh pihak yang tak menginginkan Presiden Jokowi menang pilpres lagi.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa semaunya berutang karena harus melalui persetujuan DPR, termasuk fraksi-fraksi partai yang selama ini menempatkan diri sebagai oposisi.

“Ini perlu dijelaskan. Biasanya partai politik setiap pembahasan APBN di DPR semua partai ikut dan setuju. Termasuk mereka yang teriak-teriak soal utang,” terangnya lagi.

Bagi Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi berutang demi pembangunan. Angka pinjamannya pun sudah sesuai perhitungan dan persetujuan berbagai pihak.

“Kalaupun Indonesia membangun infrastruktur tanpa utang pasti bisa. Tapi pertanyaannya kapan bisa selesai? Bisa sampai puluhan tahun lagi,” ucap Misbakhun. (ronald)

 

Artikel Terkait