Presiden Jokowi Janjikan Penataan Kampung Nelayan di Indonesia

Bengkulu, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo menjanjikan penataan semua kampung atau permukiman nelayan tepi air yang berada di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini katakan kampung nelayan yang sudah tiga tahun kita kerjakan tidak hanya di Bengkulu saja. Ada di Tegal, Jawa Tengah, dan Pontianak. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini belum ada 20 persen baru 10-an persen lebih," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau Kampung Sumber Jaya di Kota Bengkulu, Jumat (15/2/2019).

Dalam kunjungannya ke Kampung Nelayan Sumber Jaya, Jokowi menyempatkan mampir ke beberapa rumah nelayan dan berdialog singkat dengan nelayan-nelayan setempat.

Dalam kesempatan itu, Presiden berjanji untuk mengembangkan kawasan serupa di seluruh kampung nelayan di Indonesia, lengkap dengan sertifikat hingga sarana dan prasarana di dalamnya.

Khusus untuk Kampung Nelayan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, kondisinya tampak tertata rapi namun belum sepenuhnya sarana terbangun sempurna.

"Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, rumah-rumah yang lain belum nanti kalau rampung benar baru. Setelah dimulai penataan rumah-rumah lebih tertata lebih bersih. Nelayan jadi bisa bersandar. Nanti coba kita tunjukkan di Pontianak dan Tegal," katanya.

Presiden mengaku bahwa sampai saat ini masih ada persoalan dengan Pelindo terkait lahan. Karena itu, dia berjanji akan segera dirampungkan.

"Pulang langsung saya urus. Ini masih 70-an. Yang belum 800-an. Masih banyak. Paling enggak kita ada prototype dan penataan kampung nelayan. Kalau sudah benar dikoreksi betul baru seluruh kampung nelayan digarap seperti ini," katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan prinsip peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan tidak mengubah pola permukiman yang ada untuk membatasi/mengendalikan perkembangan kawasan tersebut. 

Kementerian PUPR misalnya telah menata perkampungan nelayan antara lain di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, prioritas penyediaan sarana prasarana infrastruktur bersifat fleksibel terhadap peruntukan fungsi lahan dengan tidak menyentuh bangunan hunian.

Reorientasi kampung menghadap sungai dalam rangka menjaga kawasan dengan penataan pola aksesilibitas kawasan. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dengan penyediaan RTH sebagai wadah aktivitas sosial dan penunjang ekonomi warga. (Very)