Jakarta, Indonews.id - Empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dibangun. Total anggaran untuk membangun pos lintas perbatasan itu mencapai Rp 943 miliar.
Pembangunan tersebut sesuai dengan Nawa CIta, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga : Rizal Ramli: Jokowi Telah Menyalahgunakan Kantor Kepresidenan untuk Membangun Dinasti Keluarga
Sehak tahun 2015 sampai dengan 2018, 7 lokasi PLBN yang telah dibangun diantaranya PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta PLBN Skouw di Provinsi Papua. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya.
Di tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan menurut rencana akn ada 4 lokasi lagi yang akan dibangun. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku sudah membangun 999,5 kilometer Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) serta Jalan Administrasi.
“Dalam program pengamanan perbatasan, Kemhan telah membangun 999,5 kilometer JIPP dan Jalan Administrasi di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan,” kata Ryamizard.
Untuk melengkapi infrastruktur itu Kemhan juga telah membangun Pospamtas, Border Sign Post (BSP), dan pilar perbatasan. Pembangunan komponen pertahanan di perbatasan itu juga diperkuat dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mencapai 61,8 persen.
“Selain itu untuk mensejahterakan para prajurit sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk termasuk yang bertugas di perbatasan,” kata Ryamizard.
Pengamanan di perbatasan menurut Ryamizard perlu dilakukan sebagai bagian dari membangun profesionalisme TNI yang berujung pada membangun kedaulatan negara di wilayah sendiri.