Nasional

Mendagri Dorong Pemanfaatan Lembaga Keuangan Perbankan BPR milik Pemda

Oleh : hendro - Senin, 18/02/2019 23:01 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo

Cari

PENETAPAN HASIL SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2018

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendorong Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah lebih berkontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan.

"BPR milik Pemda ke depan secara profesional harus persiapkan diri sebagai lembaga perbankan yang paham dan tahu memberikan perhatian kontribusi kepada masyarakat di daerah pedesaan," kata Tjahjo di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah se-Indonesia (Perbamida).

Tjahjo juga sebelumnya menyambut baik dan mengapresiasi forum pertemuan tersebut, hal ini sangat penting dan strategis mengingat di tengah persaingan global ini dimana trend yang berkaitan dengan digital, maupun otomasi serta pertukaran data terkini dan teknologi ini bisa saling terkait yang bisa didukung diera digital ini.

“ Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi atas kerja keras kita bersama dalam menghadapi krisis keuangan global, kita yang diawali 11 tahun yang lalu tentunya dimana penguatan-penguatan dari sisi moneter, sisi fiscal, sisi politik, kemudian diawali pertarungan yang begitu keras asya ikut serta, yaitu dengan berdirinya OJK," ujarnya

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa  perlu waktu yang hampir 10 tahun lebih menyamakan persepsi antara OJK dengan Bank Indonesia. Dan implikasinya tentu dirasakan oleh seluruh pihak termasuk Perbamida.

Tjahjo juga berharap, bahwa BPR milik Pemda juga merupakan wujud dari program Nawacita Bapak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla, di mana membangun negara dari pinggiran dan BPR milik Pemda denga keunikan dan kedekatannya dengan masyarakat dengan UMKM yang ada harus bisa menjadi yang terdepan memberikan penguataan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan khususnya Pemda yang ada.

TAGS : Mendagri BPR

Artikel Terkait