Harus Ada Hubungan Kuat Sipil-Militer yang Tersusun Sistematik dan Terkonsolidasi

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pemilu 2019 menyisahkan waktu tinggal dua bulan lagi. Pro kontra yang membenturkan calon yang satu dengan calon lain pun bermunculan. Salah satunya yaitu terkait pemimpin dari figur sipil dan figur militer.

Calon Presiden (Capres) petahana Nomer Urut 01 Joko Widodo dikenal figur dari masyarakat sipil yang berlatar belakang pengusaha profesional dan politikus. Lawan politiknya, Capres No urut 02 Prabowo Subianto merupakan mantan jenderal bintang tiga yang pernah menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) dan memimpin pasukan elit Kopassus.

Belakangan, marak dihembuskan pandangan bahwa presiden dari kalangan militer seperti Prabowo lebih tegas dan lebih berwibawa dibanding Jokowi yang dari kalangan sipil. Sebaliknya, pihak yang kontra pun merespon bahwa Indonesia jika dikendalikan Prabowo Subianto yang punya track record sarat di medan tempur, dikhwatirkan kinerja pemerintahannya berpotensi cenderung otoriter dan anti demokrasi.

Peneliti Seven Stategic Studies (7SS) Girindra Sandino menyayangkan munculnya pemikiran seperti itu. Karena, katanya, pemikiran masyarakat di era demokrasi modern ini masih terbelenggu dikotomi pemimpin Indonesia dari sipil dan militer. Dalam era cyber dan demokrasi modern seperti saat ini, menurutnya, membandingkan kedua latar belakang pemimpin seperti itu sudah tidak relevan lagi.

Menurutnya, pada saat ini, seharusnya penegakan supremasi sipil harus tetap dikembangkan, dan bukannya malah mundur.

Dia mencontohkan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode. “Apakah SBY waktu itu tegas?” ujar Girindra Sadino.

Girindra memaparkan pengalaman Indonesia dipimpin SBY, yang punya latar belakang militer, justru menunjukkan karakter kepemimpinan yang lebih lemah dibanding presiden Indonesia dari kalangan sipil sebelumnya.

“SBY lebih lemah dari sipil. Soekarno seorang sipil yang kuat dan memiliki pandangan strategi militer yang mumpuni, juga lengser karena militer,” papar Girindra.

Karena itu, katanya, masyarakat Indonesia masih perlu terus mengembangkan pola berpikir yang obyektif dalam berdemokrasi, sehingga tidak terbelenggu kecenderungan mengagung-agungkan figur berlatar belakang militer maupun supremasi sipil.

Alumni Fakultas Ilmu Politik Universita Indonesia ini berharap semua pihak yang berkompeten agar mengajak masyakarat untuk tidak menafikan kehidupan berdemokrasi di negara-negara maju yang lebih dulu berhasil melakukan konsolidasi antara kekuatan militer dan supremasi sipil. Bukan sebaliknya, melakukan pembiaran pola berpikir kolot seperti itu.

“Harus ada hubungan kuat sipil-militer yang tersusun sistematik dan terkonsolidasi,” kata Girindra.

Ia mencontohkan di Amerika Serikat, Inggris, Jerman pasca Hitler, Prancis, dan Spanyol, pasca Franco, dengan gelombang demokratisasinya yang berjalan mulus. 

Figur pemimpin atau presiden - baik dari sipil maupun militer - yang lebih utama adalah harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kaya inisiatif, inovasi, memiliki kapasitas, kompetensi, intelektualitas, rasionalitas, otentitas, charisma, pengalaman, dan berwawasan.

“Totalitas, solidarity maker, memiliki modal sosial, memiliki skala prioritas dan yang terpenting memiliki keberpihakan kepada rakyat. Tidak penting membedakan presiden yang sipil maupun militer jika tidak memiliki apa yang dipaparkan di atas,” ujar Girindra.

Begitu pula pemimpin sipil, menurut Girindra, harus jeli melihat dan mengatur strategi hubungan sipil militer. Jika tidak, maka bisa seperti Sukarno yang dikudeta Soeharto, atau Gus Dur yang sangat frontal terhadap militer. “Pemimpin dari kalangan militer pun sama jika tidak bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan politik sebagai penopang jalannya pemerintahan,” lanjut Girindra.

Presiden dari militer yang dianggap tegas dan disiplin, namun disebut banyak pihak berpotensi otoriter, menurut Girindra, lebih disebabkan karena kalangan militer memiliki latar belakang penguasaan memegang senjata dan dilatih untuk perang.

“Dalam era demokrasi modern, dikotomi Sipil-Militer sudah tidak lagi menjadi sebuah perhitungan politik yang serius,” ujarnya.

Girindra malah merujuk pada pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia zaman kolonial, Ki Hajar Dewantara yang memiliki prinsip kepemimpinan yaitu Ing ngarso sung tulodho, Ing Madyo mangun karso, Tut wuri handayani.

“Artinya, di saat berada di depan, pemimpin itu harus tampil sebagai teladan, ketika posisinya di tengah membangun prakarsa, dan di saat berada di belakang mau konsekuen memberi dukungan. Pemimpin baik sipil maupun militer tidak boleh pasif, tidak kreatif-inovatif,”  pungkasnya. (Very)