Soal Impor Jagung, Jokowi: Itu Untuk Menjaga "Supply" dan "Demand"

Gorontalo, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui disamping telah mengekspor 380 ribu ton jagung sepanjang 2018 lalu, Indonesia juga mengimpor 180 ribu ton jagung pada tahun yang sama. Hal ini, menurut Presiden, dilakukan untuk menjaga keseimbangan agar supply dan demand itu tidak melimpah.

“Kalau nanti suplainya melimpah, harganya jatuh, semua petani tidak akan mau menanam jagung lagi, yang selalu kita jaga itu. Sehingga, tahun kemarin ada ekspor juga 380.000 ton, impornya 180.000. Itu menjaga supply dan demand, bukan apa-apa,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melaksanakan panen raya jagung, di ke Desa Botuwombatu, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Jumat (1/3) siang.

Menurut Presiden, permintaan ekspor jagung dari luar negeri masih banyak. Hanya yang paling penting harga kita kompetitif begitu lho. “Harga ekspor itu mesti harus kompetitif, kualitas mesti harus baik. Itu yang harus dipegang itu saja,” ujar Presiden seraya menambahkan,  bahwa pasar terutama untuk pakan ternak hampir semua negara itu membutuhkan jagung sekarang ini.

Namun diakui Presiden, jika untuk pupuk produksi kita masih kurang. Kadang-kadang terlalu banyak di sebuah provinsi, kurang di provinsi yang lain.

“Kita harus ngomong apa adanya seperti itu. Sehingga memang diperlukan tambahan kapasitas untuk memproduksi pupuk kita,” ucap Presiden Jokowi.

Omset Harus Bertambah

Sementara itu, Presiden Jokowi berharap para pedagang yang telah menerima suntikan dana pinjaman dari pemerintah, seperti melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi), omsetnya bisa bertambah. Jika sebelumnya jumlah pelanggannya hanya 100 orang, harus dibuat agar bisa menjadi 200.

“Jadi memang harus diperluas pasarnya, jangan sampai sudah pinjam karena omsetnya enggak tambah, enggak bisa nyicil, nah ini berbahaya. Jadi semuanya harus disiplin mengangsur, menyicilnya setiap bulan,” kata Presiden Jokowi saat bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi para pedagang penerima UMi, di Pasar Sentral, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Sebelumnya Presiden Jokowi berpesan, kepada para pedagang penerima UMi, agar hati-hati menggunakan uang pinjaman yang diterimanya. “Yang namanya uang pinjaman harus menyicil tiap bulan, disiplin. Karena kalau ini disiplin naik lagi kelasnya, naik. Jadi mungkin nanti kalau pinjam naik, bisa kita punya warung sendiri, meskipun masih tetap nitip di warung, punya warung juga sendiri, punya toko juga sendiri. Mestinya harus arah ke sana,” tuturnya.

Kepala Negara mengisahkan, dulu dirinya memulai usaha juga sama, kecil sekali, pinjam Rp10 juta, naik Rp30 juta, naik lagi Rp500 juta, naik lagi miliar. Tapi ya lunas akhirnya.

Untuk berusaha, lanjut Kepala Negara, dulu dirinya juga memulai dari nol dan pinjam. Tapi, ya disiplin mengangsurnya, sehingga dipercaya, kalau dipercaya pinjam lagi yang lebih gede gampang.

“Dulu tempat kerja ya seperti ini, separuhnya ini, kecil itu, tapi lama-lama gede, lama-lama gede, kemudian punya pabrik. Memang harus seperti itu. Enggak bisa tahu-tahu punya pabrik. Jadi memang harus kerja keras, jujur disiplin, harus seperti itu,” tutur Kepala Negara.

Banyak Program

Presiden Jokowi menjelaskan, pemerintah saat ini sedang mengembangkan banyak sekali program ekonomi kerakyatan. Sepert ada Program Mekaar yang juga berkaitan dengan ekonomi-ekonomi kecil, ada UMi yang berkaitan dengan usaha-usaha ultra mikro, ada juga di pondok pesantren yang namanya bank wakaf mikro.

“Kita lakukan semuanya agar ekonomi-ekonomi kecil ini bisa tumbuh menjadi ekonomi menengah, harapan kita itu, bisa naik kelas,” ucap Presiden.

Kalau sudah masuk ke tengah, nanti bisa masuk lagi menjadi gede, besar, pasti. “Semuanya memang dimulai dari kecil, jangan ujug-ujug langsung gede, enggak ada. Rumus seperti itu enggak ada. Semuanya harus lewat kerja keras, disiplin, saya rasa kita akan bisa naik ke kelas yang lebih,” tutur Presiden Jokowi.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. (Very)