Nasional

Bangun Perbatasan, Pemerintah Anggarkan Dana Rp 12 Triliun

Oleh : Ronald Tanoso - Selasa, 19/03/2019 11:31 WIB

Menko Polhukam mengatakan anggaran sebesar Rp.12,2 triliun ini terbanyak ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp7,77 triliun. Sementara anggaran terbesar kedua ada di Kementerian Pertanian Rp1,11 triliun dan disusul Kementerian Kesehatan Rp834 miliar serta Kementerian Perhubungan Rp503 miliar, dan Kementerian Sosial Rp437 miliar.

Jakarta, INDONEWS.ID - Untuk membuat wilayah perbatasan menjadi lebih baik lagi, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran sebesar Rp12,2 triliun untuk pembangunan perbatasan pada 2019 ini. Anggaran yang digelontorkan sejak 2015 ini akan disebar di 27 kementerian/lembaga.

“Saya mengharapkan semakin besar anggaran yang disalurkan ke wilayah perbatasan, sasaran untuk menjadikannya sebagai garda terdepan NKRI semakin terwujud,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto saat acara pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2019 di Kantor Bupati Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (18/3/2019) kemarin.

Disampaikan Wiranto, anggaran sebesar Rp.12,2 triliun ini terbanyak ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp7,77 triliun. Sementara anggaran terbesar kedua ada di Kementerian Pertanian Rp1,11 triliun dan disusul Kementerian Kesehatan Rp834 miliar serta Kementerian Perhubungan Rp503 miliar, dan Kementerian Sosial Rp437 miliar.

“Pembangunan ini tidak akan terlaksana jika tidak ada anggaran. Anggaran untuk pembangunan tidak akan terjadi kalau Presiden tidak mengalokasikan. Dan, keberanian menyisihkan anggaran untuk pembangunan perbatasan ini yang luar biasa,” ujarnya.

Dia mengatakan pembangunan perbatasan melalui program Gerbangdutas telah menunjukkan hasilnya. Secara bertahap, wilayah perbatasan sudah mulai bisa terbebas dari keterisolasian dan ketertinggalan. Tanpa ada Gerbangdutas, pembangunan perbatasan tidak akan semasif saat ini.

“Melalui pemenuhan layanan dasar antara lain transportasi, energi listrik, komunikasi pendidikan dan kesehatan. Lalu ada pengembangan perekonomian berbasis sektor, produk unggulan dan penguatan pengamanan batas wilayah melalui pembangunan pos lintas batas negara (PLBN),” tuturnya.

Wiranto yakin besarnya anggaran yang dikucurkan ke daerah perbatasan membuat banyak proyek yang dapat dibangun. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan wilayah perbatasan sejajar dengan wilayah pusat akan terealisasi.

“Saya kira Presiden ingin kondisi masyarakat perbatasan tidak boleh berbeda dengan masyarakat perkotaan,” tandasnya. (rnl)


 

Artikel Terkait