Busro mengingatkan jika KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari kepentingan. Agus Rahardjo cs sebaiknya tidak tertutup bila ingin mendapat dukungan masyarakat.
Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pesimistis dengan pimpinan KPK jilid IV. Agus Rahardjo cs dinilai tidak akan mampu menuntaskan kasus besar yang berkaitan dengan kepentingan partai politik (parpol).
"Saya sih enggak ada harapan di pimpinan ini. Harapannya di pimpinan nanti," kata Busyro di Jakarta, Jumat, (12/4/2019).
Busro mengingatkan jika KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari kepentingan. Agus Rahardjo cs sebaiknya tidak tertutup bila ingin mendapat dukungan masyarakat.
"Nah, kepada kelompok yang memenuhi syarat independensi tinggi itu harus terbuka. Terus KPK butuh dukungan masyarakat sipil enggak? termasuk dari pers. Kan enggak mungkin tidak. Kalau butuh dukungan, berikan hak masyarakat sipil untuk mengetahui," pungkasnya.
Alasan pesimistis ini diungkapkan Busyro karena dirinya melihat ada dua perkara yang pengusutannya tidak akan menyentuh pelaku utama.
Kedua perkara yang dianggap oleh Busyro bakal berhenti di `permukaan` karena bersinggungan dengan kepentingan parpol yakni kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy.
Busyro yakin jika Romi bukan otak di balik praktik kotor tersebut. Alasannya, Romi tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jabatan seseorang di Kementerian pimpinan Lukman Hakim Saifuddin tersebut.
"Romi itu clue-nya saja, inti kasusnya kan jual beli jabatan. Jual beli jabatan bukan pada Romi tapi yang punya otoritas, apa itu? Kemenag. Nah, Kemenag menterinya PPP, di struktur PPP di bawah Romi," ujarnya.
Kemudian perkara dugaan suap jasa pengangkutan pupuk Indonesia yang menjerat Anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Busyro tak yakin pimpinan KPK sekarang bakal mengembangkan kasus ini sampai ke elit Partai Golkar.
Padahal, Bowo terang-terangan menyeret sejumlah nama koleganya di Golkar dalam pusaran perkara tersebut. Salah satu elite Golkar yang disebut yaitu Ketua BNP2TKI Nusron Wahid.
Bowo juga mengakui uang suap untuk `serangan fajar` pada Pemilu 2019. Bowo merupakan caleg petahana Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II.
Maka tak heran jika Busyro menduga bahwa uang suap yang diterima Bowo bukan hanya untuk keperluan caleg.
"(Suap yang diterima Bowo) Kepentingan Parpol," tandasnya. (rnl)