Staf Khusus Menteri BUMN: Spirit Anti Suap Harus Dimulai dari Pimpinan

Jakarta, INDONEWS.ID -- Staf Khusus Menteri BUMN, Parman Nataatmadja mengatakan bahwa spirit anti penyuapan harus dimulai oleh pucuk pimpinan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Demikian pun halnya dalam sebuah birokrasi, atau BUMN, semangat anti korupsi harus dimulai oleh para pejabat, pimpinan di atasnya.

Hal itu dikatakan Parman saat menghadiri acara seminar sehari tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan oleh Indo Research dan Study bekerja sama dengan media online Indonews.id, di Balai Sarwono, Jalan Madrasah14 Cilandak, Kemang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (2/5).

Menurut Parman, dirinya merasa sangat gembira karena acara itu diikuti berbagai peserta dari kalangan Kementerian, 15 BUMN maupun perusahaan swasta.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa pimpinan BUMN sudah sepakat untuk memberantas korupsi di perusahaan. Parman berharap di kemudian hari semakin banyak BUMN dan perusahaan yang mengikut acara semacam itu,” ujarnya.

Acara tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Sunrizal, SE,MM, CFE, CfrA.

Dalam arahannya, Sunrizal mengatakan penindakan korupsi telah menimbulkan biaya yang sangat besar. Karena itu, baik KPK, Kepolisian, Kejaksaan maupun pihaknya saat ini fokus pada upaya pencegahan korupsi.

“Karena itu seminar yang digelar hari ini fokus pada bidang pencegahan yang bisa dilakukan oleh semua kementerian dan organisasi lain dengan misalnya membuat rambu-rambu dan sistem organisasi yang baik,” ujarnya.

Sunrizal mengatakan, dalam pencegahan banyak yang dilakukan agar membentuk lingkungan pengendalian yang baik. “Dengan struktur yang tepat dan di tempat yang benar maka kita bisa menyusun sebuah strategi yang benar. Setelah itu melakukan analisis risiko, melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus,” ujar Sunrizal yang selama 20 tahun bekerja sebagai auditor di BPN tersebut.

Khusus terkait korupsi di ATR/BPN, katanya, banyak terjadi mark-up pengadaan barang dan jasa. Ini terjadi karena dananya sangat besar. Di samping itu, pemerintah saat ini sedang fokus pada pembangunan infrastruktur.

Selain itu, katanya, ada juga kasus terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Hal ini misalnya terjadi dalam kasus mutasi, dan promosi jabatan.

Kasus korupsi lainnya yaitu terjadi dalam hal pelayanan. Hal itu biasanya terkait dengan pelayan kecepatan, efisiensi yang selalu berhubungan dengan kekuatan duit. Karena itu, katanya, di Kementerian ATR/BNP, pihaknya menggratiskan kegiatan pelayanan seperti misalnya dalam pembuatan sertifikat.

Sunrizal mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan seminar ini. Karena itu, kementeriannya akan berpartisipasi dalam kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Hadir sebagai pembicara yaitu Ir. H. Indra Prasetyo MBA, Pakar Performance Management, dan moderator Ir. Kusnia Malebari MBA, Mantan Direktur PT. Surveyor Indonesia.

Acara ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta dari berbagai Kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta. (Very)