Shana Fatina Harus Klarifikasi Pesan dan Foto yang Beredar di Medsos

Jakarta, INDONEWS.ID -- Sebagai pejabat publik yang memimpin Badan Otorita Pariwisata atau BOP Labuan Bajo Flores yang merupakan Badan Pelaksana Satuan Kerja Kementerian Pariwisata yang secara struktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Shana Fatina diminta harus mengklarifikasi foto-foto dirinya dan pesan-pesan WhatsApp yang beredar di Medsos yang menghubungkan dirinya dengan aksi 212, GNPF-MUI.

“Foto-foto yang beredar tersebut telah mengganggu kohesivitas masyarakat Labuan Bajo termasuk munculnya tuntutan untuk membubarkan BOP Labuan Bajo dan menari Shana Fatina dari BOP Labuan Bajo Flores,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (11/5).

Pengamat sosial budaya dari NTT ini mengatakan, sebagai Badan Pelaksana dari Kementerian Pariwisata yang secara struktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka, seandainya benar Shana Fatinah merupakan aktivis yang ikut serta dalam aksi 212, GNPF-MUI, atau simpatisan GNPF-MUI, maka Shana Fatina bukanlah orang yang tepat untuk memimpin BOP Labuan Bajo, Flores. Pasalnya, visi dan misi GNPF-MUI jelas bertolak belakang dengan program dan visi pembangunan kepariwisataan yang menekankan pada aspek sosial budaya, lingkungan alam dan agama masyarakat setempat.

Oleh karena itu, Shana Fatina harus segera mengklarifikasi foto-foto dan pesan WhatsApp-nya yang beredar di Medsos yang dikaitkan dengan aksi 212 GNPF-MUI. “Tujuannya agar publik NTT dapat memperoleh informasi yang benar dan agar BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores steril dari kegiatan politik praktis yang partisan dan oposan terhadap Pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Publik tahu bahwa GNPF-MUI dalam sikap sosial politiknya selama ini selalu opisisi terhadap kepemimpinan Jokowi, terlebih-lebih beberapa tokohnya ikut dalam gerakan anti Pancasila.

Foto dan pesan WatsApp yang menghubungkan Shana Fatinah dengan aksi 212 GNPF-MUI, telah menimbulkan kecurigaan publik NTT, bahkan publik NTT mulai menduga-duga jangan-jangan Shana Fatina menjadi bagian dari aksi 212, GNPF-MUI. Atau setidak-tidaknya Shana Fatina sudah terpapar radikalisme dan intoleransi dan saat ini sedang membuka ruang untuk berkembangnya radikalisme dan intoleransi melalui BOP Labuan Bajo, Flores NTT. Karena itu, klarifikasi itu menjadi sangat urgent demi BOP Labuan Bajo Flores dan Masyarakat NTT.

Dugaan ini, menurut Petrus, sangat beralasan karena akhir-akhir ini radikalisme dan intoleransi sudah masuk ke dalam IInstusi Pemerintah dan BUMN sehingga Pemerintah Cq. BNPT, BIN dan POLRI selalu menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terpaparnya radikalisme dan intoleransi di kalangan Pejabat dan ASN, baik dalam organisasi Pemerintah termasuk BOP Labuan Bajo, Flores maupun di dalam BUMN-BUMD. 

Kareana itu, menurut Petrus, BOP Labuan Bajo Flores harus steril dari kepemimpinan yang memiliki loyalitas ganda yaitu loyal kepada Pancasila tetapi juga mendukung gerakan Radikalisme dan Intoleransi yang anti terhadap Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Klarifikasi tentang rekam-jejak Shana Fatina terkait beredarnya foto dan pesan WhatsApp tentang dirinya di medsos dalam aksi 212 harus diperjelas, karena dikhawatirkan jangan sampai BOP Labuan Bajo, Flores bisa disalahgunakan untuk kepentingan infiltrasi radikalisme, terorisme dan intoleransi,” ujarnya.

Munculnya resistensi yang sangat besar dari Masyarakat NTT terhadap  program Wisata Hala ini, menurut Petrus, oleh karena program ini bertentangan dengan UU Kepariwisataan dan bertentangan dengan pasal 17, Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018, tentang BOP Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. “UU ini padahal mengamanatkan Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, karakteristik dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores,” pungkasnya. (Very)