Tidak Mendelegitimasi Pemerintah, Dalang Kerusuhan Mei Harus Diungkap

Oleh : very - Kamis, 13/06/2019 09:35 WIB

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kepolisian diminta mengungkap dalang kerusuhan Mei 2019 secara tuntas dan terang benderang. Jika tidak maka kasus tersebut akan digunakan oleh kelompok anti demokrasi untuk merecoki demokrasi yang berjalan dan melakukan delegitimasi pada pemerintahan yang sah.

Himbauan itu disampaikan oleh pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, dalam dialog di Jakata, pada Rabu malam (12/6).

“Jika kasus-kasus kerusuhan Mei itu tidak dituntaskan, maka pihak-pihak yang anti demokrasi akan menumpang kepada kasus-kasus seperti ini untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah yang sah dan terus akan merusak demokrasi,” ujarnya.

Menurut Hikam, kasus kerusuhan Mei 2019 merupakan kemunduran kehidupan berdemokrasi di negara ini. Semua perbedaan pendapat bukannya diselesaikan dengan dialog, tetapi malah dilakukan dengan ancaman untuk menghabisi pihak lain.

“Saya kira, demokrasi kita mengalami setback yang serius, karena belum pernah ada ancaman pembunuhan yang begitu serius dan menarget tokoh-tokoh yang menduduki posisi strategis seperti empat orang pejabat negara tersebut,” ujarnya.

Seperti diketahui, kepolisian sejauh ini telah mengungkap aktor di balik rencana pembunuhan terhadap para tokoh nasional, lengkap dengan penyandang dananya. Bahkan, ada di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, mantan Menteri Negara Ristek era Presiden Gus Dur ini mengatakan bahwa sejauh ini kepolisian belum sampai mengungkap dalang dari rencana penembakan dan kerusahan Mei 2019 tersebut.

“Aparat hukum dalam hal ini Polri, sudah melakukan upaya membuka siapa yang dianggap bertanggung jawab dalam kerusuhan Mei, meskipun belum sampai pada dalang yang paling utama,” ujarnya.

Menurut Hikam, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkewajiban menuntaskan kasus tersebut agar kasus di negara ini tidak terus bertambah dan menumpuk.

“Presiden Jokowi harus menuntaskan masalah ini agar tidak menjadi tambahan kasus-kasus yang menumpuk sebelumnya, mulai dari soal kejahatan kemanusiaan era Orba sampai sekarang,” ujarnya.

Selain itu, ditambahkan Hikam, pengungkapan kasus ini sudah menjadi tuntutan rakyat agar dibuka seterang-terangnya.

“Masyarakat Indonesia berhak tahu bagaimana ujung dari proses pengungkapan kasus ini agar mereka juga mendapat ketenangan,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait